Pokoknya Koruptor Harus Dihukum Berat!

Published by Hukum Online : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51ee382c09077/pokoknya-koruptor-harus-dihukum-berat-broleh–aristo-m-a-pangaribuan-

Belakangan ini, semangat bangsa Indonesia melawan koruptor sedang tinggi-tingginya. Misalnya, polemik mengenai penafsiran PP No 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipicu oleh kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta.

Atau polemik “Baju Tahanan KPK” yang baru-baru ini diperkenalkan kembali oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan agar dapat lebih menimbulkan efek jera yang lebih bagi para tersangka dan narapidana kasus korupsi. Semuanya itu demi satu tujuan: “Pokoknya Koruptor Harus Dihukum Berat!

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sebuah bangsa, itu adalah merupakan Notoire feiten, yang tidak perlu lagi diperdebatkan lagi faktanya. Namun, cara menyikapi fakta tersebut dalam bentuk aturan-aturan membuka ruang diskursus yang luas.

Saya melihat ada dua hal krusial yang dapat diperdebatkan: Pertama, penambahan persyaratan khusus dalam PP 99, utamanya mengenai bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum (cooperation with law enforcerment authorities). Kedua, mengenai baju tahanan KPK yang diperkenalkan kembali dengan berbagai model yang harus dipakai oleh tersangka maupun narapidana kasus korupsi.

Ranah Justice Collaborator
Polemik pertama, ada hal yang menarik dari penambahan persyaratan khusus bagi narapidana kasus-kasus kejahatan luar biasa, salah satunya korupsi untuk memperoleh remisi. Hal tersebut adalah mengenai terminologi “Bersedia Bekerjasama dengan Penegak Hukum” atau yang marak disebut dengan istilah Justice Collaborator.

Terminologi ini dikenal melalui United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang kemudian diratifikasi Indonesia pada tahun 2009 melalui UU No 5 Tahun 2009. Di sana dikatakan bahwa kerjasama antara penegak hukum dengan tersangka (substantial cooperation) dapat menjadi dasar untuk meringankan hukuman bagi tersangka tersebut (mitigating punishment). Dengan penjelasan ini, maka dapat diambil pengertian bahwa statusjustice collaborator tersebut berada dalam ranah ajudikasi (persidangan).

Misalnya, hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat meringakan hukuman bagi para terdakwa yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam kasus US melawan Kimbrough (06-6330) dan US melawan Gall (06-7949) di tahun 2007 mengenai jaringan peredaran narkoba. Proses kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Plea and Cooperation Agreement dengan kejaksaan. Penegak hukum tidak dapat menentukan sendiri apakah seseorang dapat mendapatkan predikatjustice collaborator karena hakim yang nantinya akan menentukan pantas atau tidaknya seorang tersangka/terdakwa menyandang status tersebut pada saat persidangan.

Di dalam PP 99 yang menjadi polemik, ranah justice collaborator untuk kejahatan-kejahatan luar biasa termasuk korupsi menjadi berbeda pengertiannya. Ranah justice collaboratorberdasarkan PP tersebut berada di dalam proses pasca-ajudikasi. Hal ini ditegaskan dengan fakta bahwa status justice collaborator adalah salah satu syarat mutlak bagi para narapidana untuk mendapatkan remisi.

Padahal, apabila seseorang sudah menyandang status terpidana, tidak boleh lagi ada diskriminasi berdasarkan hal apapun sesuai dengan prinsip dasar Kongres PBB mengenai Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Rasionya, begitu sudah menjadi narapidana maka tidak dapat lagi diperhitungkan lagi hal-hal lain yang memberatkan pada khususnya karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah selesai pada proses pengadilan (ajudikasi).

“The Offence” bukan “The Offender”
Polemik Kedua, mengenai baju tahanan KPK yang baru-baru ini “diperkenalkan kembali” oleh pimpinan KPK. Pimpinan KPK memperkenalkan empat model baju tahanan: pertama baju tahanan untuk sidang, baju tahanan untuk harian, baju tangkapan, dan baju olahraga untuk tahanan. Semuanya merupakan baju baik untuk para tersangka yang akan dan sedang menjalani sidang pengadilan (untried prisoner) dan tidak dibedakan dengan para narapidana.

Hal ini tidak sesuai dengan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Disebutkan di dalam Pasal 88 Ketentuan PBB tersebut bahwa para untried prisoners dapat memakai pakaiannya sendiri karena mereka harus dianggap tidak bersalah karena belum adanya putusan pengadilan. Dan soal pakaian, harus dibedakan antara untried prisoners dan convicted prisoners (terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap).

Tentunya penulis setuju bahwa tindak pidana korupsi harus diberantas dari Republik ini. Hal yang harus dicermati, bahwa semangat “yang penting koruptor harus dihukum berat” haruslah memperhatikan rasio hukum yang ada. Dua permasalahan tadi menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana yang hendak dibangun adalah menekankan kepada prinsip pemidanaan retribusi (retributive justice) yang masih tradisional dengan menaruh sang pelaku tindak pidana (the offender) sebagai fokus sentralnya dan bukan perbuatannya (the offence) sebagai konsentrasi utama. Dalam perkembangannya, prinsip ini  sudah kuno karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum acara pidana yang modern dan lebih menekankan keadilan yang restoratif (restorative justice) sebagai alternatif pemidanaan yang menekankan kepada perbuatannya dan bukan pelakunya.

Terlepas dari itu, penulis mengapresiasi syarat dari remisi PP tersebut yang membayarkan uang pengganti korupsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan remisi. Hal-hal seperti ini yang perlu dikedepankan karena menaruh fokus kepada perbuatannya dan bukan sang pelaku tindak pidanannya. Karena esensi dari uang pengganti itu tentunya adalah mengembalikan kekayaan negara yang telah dicuri oleh sang koruptor.

Semangat “Pokoknya Koruptor Harus Dihukum Berat” haruslah diimbangi dengan rasio dan dasar hukum yang kuat sehingga nantinya kebijakan yang lahir bukanlah kebijakan balas dendam terhadap pelakunya seperti yang pernah diutarakan oleh Francis Bacon, filsuf sekaligus mantan Jaksa Agung dan Lord Chancellor Inggris dalam esainya yang berjudul “Of Revenge”.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Trial With Missing Justice

In August 2011, Indonesia’s Serang District Court sentenced 12 perpetrators of the attacks on Indonesia’s Ahmadiyah Congregation (Jamaah Ahmadiyah Indonesia or “JAI”) in Cikeusik, West Java. The Serang District Court convicted the 12 men for assault and destruction of properties. On 6 February 2011, a mob of approximately 1000 people attacked 20 Ahmadiyah members who were gathering in a private home of one of its members in Cikeusik. The incident claimed 3 lives of Ahmadiyah members while others suffered serious injuries.1 The reason this attack took place was because Ahmadiyah tenets are viewed to be contradictory to those of the mainstream Islam in Indonesia. Up until now, Ahmadiyah tenets have been banned in several provinces in Indonesia.

The men that were found guilty received sentences ranging from only three to six months of jail time even though they were found guilty of a crime that could be sentenced to up to seven years of jail time. None of the men were found guilty of murder.

Meanwhile, Deden Sudjana, JAI security chief, who was trying to defend the house and his colleagues, was sentenced to six months in jail and was also convicted of disobedience and assault in the case. Even a layperson could see what is wrong with this si1tuation. However, in the eye of the judges, they have implemented “justice” in exercising its judicial function through the Court’s verdict.

Conceptions of Justice

The Cikeusik case culminated a series of acts of intolerance towards minority groups in Indonesia. It can be easily predicted that the average person would conclude that justice was absent when actions resulting in loss of human life was only punished by several months of jail time.

To add context to this situation, let me present you with a case that was also decided by the Serang District Court. One and half years ago, justice was upheld against Tajibri, a village man from West Java. Tajibri was found guilty for stealing two ducks from his neighbor. The court sentenced Tajibri with 7 months of imprisonment. In light of the two situations, is it reasonable for anyone, who has a sense of humanity and a conscience to contemplate: Is this the system and set of laws that are supposed to protect the Indonesian people? Is this justice?

How could a duck stealer receive more jail time than people who took the lives of other human beings? Did the court consider that there was more “evil intention” in stealing the ducks rather than eliminating the life of “deviant” Moslems? 2

In other words, murder — organized, premeditated and captured on video 3 — is not much more of a crime than stealing a ducks.
Again, is this justice?

Retributive Justice as the First Theory About Justice

In the words of Francis Bacon (1626), an english philosopher, lawyer and also Attorney General of England on his essay “Of Revenge” it is the basic instinct of a human being to think that central concern of upholding the law and justice is retribution (to heal and do well). 4 Not only Bacon, but also Hammurabi, the king of the Mesopotamian age, views that justice only can be served through retribution. Do not forget the concept of ―an eye for an eye‖ that is written on the bible.

Immanuel Kant, as one of the prominent supporters of retributive justice also regards punishment as a matter of justice. He states that if the guilty are not punished, justice is not done. 5

To make a long story short, retribution focus on the necessity of punishing those who have violated norms, irrespective of the possible future benefits of prosecution, on the basis that the offenders deserve punishment for what they have done. 6 Therefore I understand if you are of the opinion that there is a lack of justice in the Cikeusik trial.

I do not want to explain the variety of complicated theory of justices, let me just give you a clear scheme: concept of “justice” is channeled through state power. It falls under the hand of the state, through its judicial authority. As said by social contract philosopers such as John Locke, Thomas Hobbes and JJ Rousseau, the state should be able to implement “social contract” to protect his people and exercise its judicial authority with all existing legal instruments. 7 The state owed an obligation to protect its people and safeguard their basic rights (erga omnes).8

Apart from the doctrine of justice, the sad truth that Indonesia has ratified 1966 UN’s International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) clearly shows that there is “missing justice” in the Cikeusik Trial 9. ICCPR Article 18 clearly states that everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include the rights of each individual to believe in any religion and to worship based on such religion of their choice. Despite its progress on so many fronts of human rights, the Cikeusik trial has showed that Indonesia still allows preachers of hate to foment criminal acts against others. In this topsy-turvy world, Ahmadiyah members can be killed for their belief that there was another prophet after Mohammed.

Tried Since the Beginning

From the beginning, judging from the prosecutor’s indictment on Cikeusik trial, it is clear that the investigation and prosecution was half-hearted. Prosecutors entered relatively light sentencing demands, for only 5-7 months. Prosecutors said the sentencing demands were fairly light because they believed that Ahmadiyah members played a role in provoking the attack. 10

Prosecutors believed that the sentencing demands were lighter due to evidence showing that members of the banned sect were systematically provoking riots by still conducting religious activities despite warning from the local police.
This phenomenon becomes easy to guess. Since the very beginning, JAI was considered to behold “evil intentions” because Ahmadiyah followers have tainted the image of the Indonesian Islam. The Ahmadiyah community has experienced hundreds of attacks in various places in Indonesia. 11

Back in 2008, the government officialy “endorsed” discrimination against Ahmadiyah by enacting a 2008 joint ministerial decree that prohibits Ahmadiyah members from performing their religious services in public, because Ahmadiyah is considered a deviant sect of Islam 12. Now, the government places the blame on the Ahmadiyah members for failing to halt their religious activities.

In conclusion, the government has “tried” the Ahmadiyah before the Cikeusik trial. The lesson to the people is that such attacks and prohibition are understandable. The Ahmadiyah members learn that they are without rights. Of course, such law enacted with lack of public justification basis.13 This is a frightening black mark on a nation that prides itself on being a bastion of tolerance guided by a 5 pillars principle called Pancasila, whose first pillar is religious freedom and also for the state that often boasted about making justice, law, human rights and democracy as a central priorities. 14

Fulfillment of Social Contract
In my opinion, the government has violated not only the set of laws and its conception but also the so-called social contract to protect all its people. The government has violated the principle of “open neutrality of the state” 15 endorsed in the state slogan Bhinekka Tunggal Ika (unity in diversity).

Indonesian people, including Ahmadiyah members have agreed to give up their natural liberty to the government of Indonesia. Therefore, the state has a reciprocal commitment in form of social contract to protect the rights of its people, including the very basic rights for freedom of religion.16

I believe that the government, under the existing set of laws that aim to protect all Indonesian people, should take a neutral positition toward all religions and beliefs without discrimination. Furthermore, as defined by John Rawls in The Theory Of Justice, to achieve justice in a pluralistic society, everyone should be guaranteed to have equal rights in basic liberty, including freedom of religion. Justice is the main object that must be fulfilled in the government’s social contract to its people17.

Therefore, Conception of justice plays a very fundamental role in a diverse community and guarantees the fulfillment of state’s social contract in this situation. Simple answer to the question of justice: the government has to act to end this saga by fulfilling its social contract to in order to protect its people and uphold justice.

CITATION
1 The Cikeusik incident has become international issue. See Human Rights Watch articles pertaining to the trial of Cikeusik incident. Indonesia: Monitor Trials of Deadly Attack on Religious Minority. June 16, 2011. Available at http://www.hrw.org/news/2011/06/16/indonesia-monitor-trials-deadly-attack-religious-minority. Also See my film’s essay on that tragedy “Sang Ahmad”.2011. Available on Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=3xgGPrhB-lo

2In Criminal Law, “evil intention” (mens rea) serve as a basis in convicting the accussed persons. Based on the doctrine from common law, the ingredient that must be present for there to be criminal charges is the ―Mens rea‖ which in English means ―guilty mind‖. The use of ‖Mens Rea‖ shows that the prerequisite for an action to be the subject of criminal charges is related to the state of mind which can be translated as an ―evil intention‖. Actus non facit reum nisi mens sit rea which means “the act does not make a person guilty unless the mind isi proven guilty. See Ashworth, A. and Blake, M., ‗The Presumption of Innocence in English Criminal Law’.1996. Crim LR 306 for further reading.

3See my independent film’s essay about Cikeusik incident at http://www.youtube.com/watch?v=3xgGPrhB-lo

4Francis Bacon. Of Revenge. 1625. Francis Bacon wrote that Public revenge for the sake of bettering the community and making the person repent is justifiable. Available at http://www.authorama.com/essays-of-francis-bacon-5.html

5 See generally R. A. Duff and D. Garland, ‗Thinking About Punishment‘ in Duff and Garland, A Reader on Punishment, 1, 2–3.

6Robert Cryer, An Introduction To International Criminal Law and Procedure.Cambridge University Press, 2007. p19

7 Read Hobbes ‘Leviathan” or Francis Fukuyama “The Origins Of Political Order”. Farrar, Straus and Giroux (1992). Human beings agree to give up natural liberty to state – the state or leviathan enforces these reciprocal commitments in form of social contract. Thomas Hobbes. Leviathan. Pinguin Classic(2008 edition).

8 See Erga Omnes principle. International Court of Justice’s decision in the Barcelona Traction case [(Belgium v Spain) (Second Phase) ICJ Rep 1970 3 at paragraph 34]:
“Such obligations derive, for example, in contemporary international law, from the outlawing of acts of aggression, and of genocide, as also from the principles and rules concerning the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination”

9 Read Elaine Pearson (the deputy Asia director of Human Rights Watch) comments on Cikeusik Verdict. ” Verdicts setback for religious freedom: Indonesian authorities should be making all-out efforts to bring to justice those who kill people because of their religious beliefs. The Cikeusik trial sends the chilling message that attacks on minorities like the Ahmadiyah will be treated lightly by the legal system” . Available at http://www.hrw.org/news/2011/07/28/indonesia-verdicts-setback-religious-freedom
10 Human Rights Watch in a statement criticized the police and prosecutors, saying they did not conduct a thorough enough investigation, failed to call key eyewitnesses to the stand and erroneously blamed the Ahmadiyah members for provoking the attack.

11 According from the Jakarta Legal Aid Institution Data there was 297 attacks against Ahmadiyah since 2003.

12 The government (Minister Of Religious Affairs. Interior Ministers and the Attorney General) enacted a joint ministrial decree as a “solution” to end the controversy about Ahmadiyah. Available at BBC Indonesia: http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/06/080609_ahmadiyah.shtml

13 Read my essay. “Where’s the Public Justification in Ostracizing Ahmadiyah”. Published by The Jakarta Globe, 2010. Available at http://www.thejakartaglobe.com/opinion/wheres-the-public-justification-in-ostracizing-ahmadiyah/410838

14 See Indonesia’s homepage in UN Office of the High Commisioner for Human Rights. available at http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/IDIndex.aspx

15 Rajeev Bhargava. Political Secularism. Essay.p3
16 Op.Cit, Francis Fukuyama. p55

17 John Rawls. Theory Of Justice. Harvard University Press, 1971.p177 The Main Idea of the Theory of Justice .

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Peluncuran Buku Dan Diskusi Publik Menuju Ratifikasi Statuta Roma

poster undangan 0406 med

(Dikutip dari Website Fakultas Hukum Universitas Indonesia – http://www.law.ui.ac.id)

Peluncuran Buku dan Diskusi Publik “Menuju Statuta Roma: Suatu Analisis Kompatibilitas Hukum Acara Statuta Roma dengan Hukum Indonesia oleh Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan Indonesia FHUI” karangan Aristo M.A Pangaribuan. Akan diadakan pada hari Sabtu, 22 Juni 2013 Jam 10.00-12.00 WIB di ruang S&T Fakultas Hukum UI Depok

Dalam acara tersebut akan diundang narasumber, antara lain :   Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., T. Mulya Lubis, SH.,LL.M Ph.D, Mas Achmad Santosa, S.H., LLM, Ifdhal Kasim, S.H., M.H serta Bhatara Ibnu Reza. Diskusi ini akan membahas betapa pentingnya inkorporasi Statuta Roma tentang International Criminal Court (ICC) ke dalam sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. Isu inkorporasi ini sangat krusial dan urgen bagi setiap negara, karena setiap negara harus terlebih dahulu melakukan langkah  compatibility check, yakni mengecek kesesuaian antara Statuta Roma dan sistem hukum pidana nasional kita.

1 Comment

Filed under Uncategorized

Kontroversi Lady Gaga dan Irshad Manji: Puing Kecil dari Debat Besar

Published By Pedoman News, 8 Juni 2012  http://pedomannews.com/hukum-politik/13791-puing-kecil-dari-debat-besar

Pembubaran diskusi buku Irshad Manji yang berjudul Allah, Liberty and Love dan gagalnya konser musisi kontroversial AS, Lady Gaga menjadi salah satu topik yang paling hangat dibahas oleh media, para pakar, politisi sampai orang-orang awam. Sebenarnya kedua kontroversi tersebut hanya “puing kecil” dari debat besar yang sesungguhnya terjadi.

Kedua belah pihak baik yang pro dan kontra dalam kedua kasus tersebut sama-sama meneriakkan dalil Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pijakan argumentasi mereka. Di dalam kasus Irshad Manji dan Lady Gaga misalnya, mereka mendalilkan bahwa hak dasar mereka untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan kesenian sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28C. Kemudian, hak tersebut diuraikan secara lebih spesifik di dalam Undang-Undang 39/1999 mengenai HAM.

Sementara di lain pihak yang kontra, mereka beranggapan bahwa Lady Gaga dan Irshad Manji adalah seniman dan intelektual yang “sesat” serta tidak sesuai dengan nilai budaya serta nilai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Singkatnya, mereka kebarat-baratan. Dengan begitu, mereka menolak validitas argumentasi HAM yang dijadikan pijakan oleh mereka yang pro.

Kontradiksi seperti ini sebenarnya adalah bukan hal yang baru. Permasalahan ini hanyalah “puing kecil” dari debat berkepanjangan yang sejak dulu sudah terjadi, yakni mengenai universalitas nilai-nilai HAM. Apakah “budaya luhur bangsa Indonesia” harus tunduk kepada universalitas nilai-nilai HAM yang berbau “barat”?. Inilah pertanyaan besarnya.

Dalam menyikapi perdebatan tersebut, ada baiknya kita melihat sejarah terbentuknya klaim universalitas HAM. Konsep HAM tidak dapat dilepaskan dari trauma dua perang dunia yang terjadi di Eropa dan melahirkan konsep Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari sini, lahirlah ide untuk menetapkan sebuah standart yang berlaku universal mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya, tidak ada standart universal mengenai hak asasi.

Konsepsi mengenai HAM, secara tidak utuh dapat dilihat, misalnya, di dalam Statuta Kalisz, Kerajaan Polandia di tahun 1264, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat di tahun 1776, The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen di Perancis pada 1789 dan Bill Of Rights Inggris pada tahun 1689.

Hingga pada tahun 1948, sidang PBB mendeklarasikan konsepsi dasar HAM yang tertuang di dalam Universal Declaration Of Human Rights (UDHR – Deklarasi Universal HAM). Dari sinilah kemudian lahir berbagai konsep hak asasi manusia yang menjadi bagian dari hukum internasional. Misalnya, antara lain mengenai aturan hukum mengenai hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005.

Dilihat dari asal muasalnya, memang tidak dapat dielakkan bahwa konsepsi mengenai HAM adalah buah dari peradaban bangsa “barat” dengan latar belakang trauma perang dunia yang terjadi di benua Eropa. Kemudian dari sini timbul pertanyaan, apakah konsep yang “kebarat-baratan” ini sesuai dengan kebudayaan agama dan tradisi bangsa lain?.

Asumsi inilah yang kemudian dipakai oleh Indonesia bersama 56 negara anggota Organizations of Islamic Conference (OIC) untuk mempertanyakan validitas universal konsepsi HAM yang diprakarsai bangsa barat. Sebagai jawabannya, OIC kemudian melahirkan konsepsi HAM yang “sudah disesuaikan dengan adat timur” berupa Universal Islamic Declaration on Human Rights pada tahun 1981 dan Cairo Declaration Of Human Rights pada tahun 1990. OIC, bahkan pada tahun 2011 lalu membentuk Komisi HAM Independen dan baru saja menyelenggarakan rapat di Jakarta bulan Februari lalu.

Perbedaan pandangan inilah yang kemudian melahirkan produk-produk masalah turunan sampai seperti masalah Lady Gaga dan Irshad Manji di republik ini. Di Indonesia, mau tidak mau, klaim konsepsi universal mengenai HAM berhadapan dengan nilai-nilai tradisi, agama dan kebudayaan yang bermacam-macam (pluralistic sources of morality).

Konsepsi HAM berdasarkan UDHR sebenarnya menjawab hal tersebut dengan memisahkan konsepsi hak asasi sebagai manusia dengan tradisi, budaya dan agama manapun. Delegasi dari Brasil setidaknya sudah mempertanyakan hal tersebut. Hingga pada akhirnya konsepsi hak asasi manusia dalam UDHR mencoba untuk netral dalam memandang perbedaan tersebut dan yang pada akhirnya, penegakkannya diserahkan kepada otoritas negara atau regional.

Di Eropa, Amerika Latin dan Afrika, negara-negara bersepakat untuk bersama-sama membuat Pengadilan HAM yang independen yang berfungsi untuk mengawasi penegakkan HAM di benua tersebut.

Di Indonesia, ujung tombak penegakkan HAM ada di pemerintah sesuai dengan UU HAM dalam pasal 8. Dengan demikian, pemerintah, dalam hal ini menjadi satu-satunya “wasit” dari perdebatan mengenai validitas konsepsi universalitas HAM.

Dalam hal ini, sudah pasti sang wasit haruslah bersikap netral. Sayangnya, sang wasit terkadang bingung dan takut untuk menentukan sikap. Entah taktik atau bukan, yang pasti sang wasit belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Lebih parah lagi, pemerintah pun harus meminta petunjuk resmi dari Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

Hingga saat ini, produk-produk turunan debat masih banyak yang belum diselesaikan, mulai dari kasus GKI Yasmin, Gereja HKBP Filadelfia, Ahmadiyah, Konflik Sunni-Syiah sampai ke Lady Gaga dan Irshad Manji menjadi bukti nyata sang wasit kurang cakap dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya.

Debat seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Misalnya, di Filipina dan Korea Selatan juga ada kelompok yang menetang datangnya Lady Gaga. Akan tetapi, “wasit” mereka berani mengambil sikap dengan jalan tetap menyelanggarakan pertunjukan walaupun ada ancaman boikot. Bahkan di salah satu negara pencetus HAM, Amerika Serikat, perbedatan pun masih terus terjadi meskipun dengan skala dan konteks yang berbeda. Presiden AS, Barrack Obama, akhirnya berani mengambil sikap untuk mendukung pernikahan kaum sesama jenis sebagai bagian dari konsepsi HAM.

Dalam perdebatan ini sangat dibutuhkan wasit yang tegas, apalagi di dalam negara plural seperti Indonesia. Bagaimanapun, saat ini yang dapat mengakhiri debat tersebut adalah sang wasit, tentu dengan pertimbangan hukum. Biarkanlah dalam ranah akademis, perdebatan mengenai klaim universalitas berlanjut.

2 Comments

Filed under Uncategorized

Achieving universal humanism and global justice

Published by The Jakarta Post http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/03/achieving-universal-humanism-and-global-justice.html  (4 April 2012) written by me and bang Usman Hamid

In a landmark hearing on March 14, the International Criminal Court (ICC) found former rebel leader Thomas Lubanga Dyilo guilty of forced conscription and enlisting children under the age of 15 in the conflict in Congo. It was the first verdict for the court, a decade after its inception.
Hollywood star Angelina Jolie, who was also present at the hearing, said that the verdict was a victory for children. “This is the day when these children will feel there is no impunity for what happened to them.”

Another landmark came in December, when Laurent Gbagbo, the Ivory Coast’s former president, became the ICC’s first imprisoned head of state.

The ICC’s verdicts show that it is starting to become effective in achieving global justice, but there is a long way to go. The unprecedented achievements help spread the message to leaders and commanders around the world that they can no longer behave with impunity.
Be you a head of state, warlord or rebel leader, you must face the consequences of your actions when mass crimes have been committed. The principle of equality before the law plays the most important role in determining the universality of humanity and justice.

The ICC can answer criticisms of “victor’s justice”, leveled at the tribunals established by the Allied forces at Nuremburg and Tokyo following World War II.

What about Indonesia’s stance on the ICC?

A new book in Indonesian, Towards A Global Justice: Definitions, Challenges and the Importance of the Rome Statute, recently published by the International Center for Transitional Justice and the Indonesia Civil Society Coalition for the ICC, makes the case that Indonesia should ratify the Rome Statute, adapt its laws and strengthen the nation’s commitment to ending impunity.

The book discusses the history of how Indonesia was initially set to ratify the Rome Statute in 2008 through a presidential decree. The government rescheduled the commitment in 2011 by issuing another presidential decree to ratify the statute in 2013 and the Convention on Disappearances by 2012.

Whether Indonesia should become a party to the ICC remains controversial. Our commitment to upholding universal humanism is not in question.

The debate focuses on whether Indonesia needs the ICC to achieve this goal. Some say we do not need to work with foreigners. What about state sovereignty: Will the ICC respect it or will the court require compromise?

Why has the US not become a member and should this be relevant to Indonesia?

Perhaps a more relevant question is why more than 120 states across the globe have now ratified the Rome Statute and become members of the ICC.

In Indonesia, many mass atrocities have remained unresolved. It cannot be said that such crimes belong to the past. Impunity allows the practice to continue, as reports of recent violations in Papua demonstrate.

Much of the opposition to ratification is based on a mistaken understanding of two of the ICC’s fundamental powers. First, the ICC has no jurisdiction to investigate any crimes committed before the date on which a state ratifies the agreement, although Indonesia would still have a duty under international law to prosecute those responsible for domestic crimes.

Second, as stated above, the Rome Statute mean that the ICC has no jurisdiction to conduct any investigation or prosecution unless a state has failed to effectively do so in its national jurisdiction.

Some other questions about how the ICC will function will become clear as more cases follow the recent first decision in Lubanga. For example, the procedure to date has been for the ICC prosecutor’s office to inform a member state in writing that it has information that a crime has been committed in that state after the date of ratification and request to be updated on the progress of national investigation and prosecution.

The nature of such investigation and prosecution will determine whether the ICC considers that a state is either unwilling or unable to prosecute. The court will be unable to investigate any crimes committed before the date of ratification. If national trials are conducted after ratification, they must reflect that a state is willing and able to effectively prosecute, or the ICC’s mandate will arise.

If Indonesia ratifies the Rome Statute, it accepts a duty to prosecute perpetrators of mass crimes in its national jurisdiction. In order to do so, effective national laws must be in place.

Indonesia was one of the first countries in the world to include crimes against humanity and genocide in its national laws, through the Human Rights Law.

However, these laws urgently need to be amended. In particular, the war crimes related to two armed groups involved in a conflict, such as the past conflict in Aceh, were never included as part of this law.

In addition, uncertain legal terms in the law have slowed progress on a number of cases in which the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) has already completed inquiries and found crimes against humanity. Amending this law will unlock a national process for the prosecution for specific cases already investigated by Komnas HAM and to prepare us for ratification of the Rome Statute.

At the same time, attention needs to be given to the criminal code and criminal procedure code, with suitable amendments to ensure future prosecutions are effective.

We have legitimate concerns that crimes committed in our country might be subject to politicized or unfair treatment before an international court.

However, ratification of the Rome Statute will enable Indonesia to be part of the growing international consensus that we must all be committed to climbing out of a past tainted by impunity for the most terrible crimes committed against humanity.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Tambal Sulam Demi Melindungi Saksi

Published by Pedoman News. http://pedomannews.com/opini/berita-opini/politik/9820-tambal-sulam-demi-melindungi-saksi

 

14 Desember lalu, para penegak hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisan Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menandatangani peraturan bersama penegak hukum dengan disaksikan oleh wakil presiden Boediono dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang isinya memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana (whistle blower dan justice collaborator). 1

Di dalam peraturan tersebut, KPK dan Kejaksaan diberikan wewenang untuk menentukan seorang berhak tidaknya menyandang status whistle blower dan justice collaborator atau saksi pelapor dan juga saksi yang juga sebagai pelaku. Tugas LPSK hanya merekomendasikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung mengenai pantas/tidaknya saksi pelapor atau saksi pelaku yang bekerjasama diberikan perlindungan untuk selanjutnya dilakukan koordinasi antara para penegak hukum yang menandatangani peraturan bersama tersebut.

Diambilnya langkah untuk membuat peraturan bersama ini sangat menarik untuk dicermati. Selain menjadi kebiasaan pemerintah untuk “menambal hukum” dengan spesies peraturan bersama, hal yang lebih menarik lagi diberikannya hak istimewa kepada penyidik sekaligus penuntut umum, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan Agung untuk menentukan status seseorang sebagai whistle blower dan justice collaborator yang kemudian berhak mendapatkan perlindungan-perlindungan sesuai dengan UU No 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban.

Menjadi sangat menarik untuk dicermati karena di dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki budaya inquisitorial, dimana para penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya sudah memiliki wewenang diskresi yang luar biasa hebatnya, ditambahkan wewenangnya dengan menentukan perlindungan terhadap para saksi tersebut.

Sudah terbayang, bahaya serius yang mengancam implementasi peraturan bersama ini: diberikannya kekuasaan baru kepada KPK dan Kejaksaan Agung tersebut sangat berpotensi menganggu proses peradilan yang adil (right of a fair trial) yang juga bagian dari hak asasi manusia.

Sebagai contoh, dengan efektifnya peraturan bersama ini berarti memberikan peluang kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk memberikan perlindungan berupa identitas baru yang berarti identitas saksi tersebut disamarkan (anonymous witness) di dalam pasal 5 huruf i UU Perlindungan Saksi dan Korban serta perlindungan berupa diperbolehkannya saksi tersebut memberikan statement di luar pengadilan (recorded testimony) yang diatur di dalam pasal 9 UU yang sama.

Bayangkan, apabila dalam sistem peradilan pidana Indonesia para penyidik sekaligus penuntut umum tersebut dapat memberikan identitas baru kepada saksi yang mereka beri label sebagai justice collaborator atau whistle blower. Para tersangka/terdakwa tidak tahu dan tidak dapat mengeksaminasi keterangan saksi yang mendapatkan perlindungan berupa identitas baru tersebut. Posisi tersangka/terdakwa di dalam peradilan kemudian menjadi sangat berat sebelah untuk “menandingi” tuduhan mereka serta dengan kewenangan baru tersebut, akan luar biasa mudah menghukum seseorang dan sangat rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.

Logikanya sederhana, di dalam sistem peradilan pidana inquisitorial, para penyidik dan penuntut umum memiliki wewenang yang luar biasa dalam menentukan saksi-saksi yang diperiksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Pengadilan kemudian memeriksa berkas-berkas tersebut dan punya tugas untuk mengkonfirmasi benar/tidaknya BAP tersebut. Sudah tentu, hal tersebut membuat posisi antara penyidik dan tersangka menjadi tidak seimbang. 2

Kemudian perlindungan berupa diperbolehkannya saksi memberikan pernyataan di luar persidangan. Baik di dalam UU perlindungan saksi dan korban serta peraturan bersama tersebut, sama sekali tidak diatur, paling tidak disebut, hak-hak tersangka tindak pidana yang tidak dapat dikurangi karena spesialnya bentuk-bentuk perlindungan tersebut.

Bagaimana kalau pernyataan saksi di luar pengadilan tersebut memberatkan terdakwa di pengadilan dan terdakwa tersebut bukan hanya tidak tahu siapa yang bersaksi memberatkan dirinya dan juga terdakwa tersebut tidak dapat mengeksaminasi keterangan tersebut? Padahal, Pasal 164 (1)KUHAP jelas memberikan hak tersebut kepada terdakwa di persidangan dan bukti saksi sangat berperan penting dalam proses persidangan.

Apakah bukti-bukti yang didapat dari mekanisme tersebut sah secara hukum? Bagaimana kemudian nilai pembuktiannya? Baik UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun peraturan bersama tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan di atas. Semangat peraturan bersama tersebut memang berlandaskan “yang penting koruptor harus dihukum”.

Saya bukannya membela koruptor. Bagaimanapun tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan berdampak luas. Perlindungan terhadap saksi pelapor ataupun saksi pelaku yang bekerjasama adalah praktek yang tidak dapat dihindarkan dalam upaya menegakkan keadilan. Akan tetapi, bukan berarti dalam penanganannya kita juga dapat melakukan pelanggaran “luar biasa” yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Di dalam dunia hukum internasional, sudah banyak contoh yang dapat dijadikan pelajaran bahwa Negara tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan perlindungan kepada saksi-saksi yang bekerjasama tanpa memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa. Di tahun 1989, di dalam kasus Kostovski v the Netherland, European Court Of Human Rights (ECHR) misalnya menyatakan bahwa segala bentuk perlindungan saksi yang diberikan oleh negara harus memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang seadil-adilnya dengan alasan bentuk-bentuk perlindungan tersebut sangat rawan dijadikan alat negara untuk menghukum seseorang tanpa dasar hukum yang kuat. Dalam kasus ini, ECHR menyatakan Belanda telah melanggar hak asasi manusia dengan sewenang-wenang memberikan perlindungan terhadap saksi berupa identitas baru tanpa memberikan kesempatan kepada tersangka/terdakwa untuk melakukan eksaminasi terhadap nilai pembuktian saksi yang dilindungi tersebut.

Padahal, Belanda, yang juga menganut sistem inquisitorial, dalam menentukan status perlindungan terhadap Slobodan Kostovski, sudah melakukan verifikasi berlapis. Diskresi untuk menentukan status perlindungan diberikan kepada examining magistrate atau hakim khusus investigasi yang sama sekali berbeda dengan hakim yang mengadili kasusnya. Tujuannya, agar penilaiannya independen dan tidak melanggar hak-hak tersangka/terdakwa. Belanda kemudian membenahi hukum mereka, dengan merevisi KUHAP dan UU Perlindungan saksi dan korban mereka, mengatur secara sangat detail kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan sampai keputusan perlindungan tersebut diberikan ruang bagi tersangka/terdakwa untuk menyampaikan keberatan apabila dirasa haknya terganggu.

Selain itu, baru-baru ini (15 Desember 2011) ECHR di dalam putusan Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom juga menyatakan bahwa pernyataan di luar pengadilan harus dibarengi dengan jaminan tidak mengurangi hak-hak tersangka/terdakwa untuk melakukan eksaminasi terhadap pernyataan tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan, para penyidik dan penuntut umum di negara ini sudah terkontaminasi pola pikir “yang penting harus dihukum”. Tidak heran ada kasus peradilan Ipad, kasus Prita, pengetatan remisi yang disampaikan secara lisan, sampai jaksa yang bisa “menemukan hukum” dengan melakukan kasasi terhadap keputusan bebas sampai peninjauan kembali.

Sekarang, senjata mereka untuk menemukan hukum telah ditambah: Menentukan status perlindungan bagi para saksi pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama. Di Negara-negara maju yang mengadopsi sistem inquisitorial yang mirip-mirip dengan kita seperti Belanda dan Perancis, kewenangan itu ada di tangan examining magistrate dan bukan di tangan kewenangan para penuntut umum. Karena apabila ada di tangan penuntut umum yang punya “kewajiban menghukum” maka penilaian tersebut akan sangat bias dan rawan penyalahgunaan tanpa dibarengi mekanisme dan prosedur yang jelas dalam menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan.

Rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU perlindungan saksi dan korban diharapkan dapat mengakomodasi poin-poin di atas. Pelaku tindak pidana, apalagi koruptor memang harus kita berantas, tapi harus melalui prosedur yang jelas. Jangan hanya atas dasar peraturan bersama, yang hierarki dalam sistem perundang-undangannya juga tidak jelas, kita membabi buta memberantas kejahatan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

1. Lihat tulisan Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana di Seputar Indonesia. Bisa diakses di http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/451321/38/

2. Walaupun KUHAP sudah memberikan hak-hak istimewa untuk mensejajarkan hak-hak tersangka, akan tetapi pada prakteknya bisa ditafsirkan lain oleh para penyidik. Lihat Yusril v Kejaksaan Agung di Mahkamah Konstitusi (2010) mengenai penafsiran saksi yang meringankan tersangka.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Diadili Tanpa Keadilan

This article is published by Pikirkanrakyat http://pikirkanrakyat.com/mobile/artikel/diadili-tanpa-keadilan-aristo-pangaribuan.php

Pengadilan Negeri Serang baru saja memvonis 12 pelaku tragedi penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Cikeusik yang mengakibatkan 3 anggota JAI tewas dengan vonis 3-6 bulan penjara. Sedangkan Deden Sudjana, kepala keamanan JAI, divonis 6 bulan penjara Pada akhirnya, Negara telah melaksanakan apa yang disebut dengan “keadilan hukum” melalui Pengadilan Negeri Serang sebagai instrument yudikatifnya.

Konsepsi Keadilan

Apabila dipikir dengan logika orang kebanyakan, perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, rasanya “kurang adil” apabila Pengadilan Negeri Serang  hanya mengganjar para pelaku penyerangan Ciekusik dengan hukuman penjara 3-6 bulan. Para pelaku mendapatkan vonis tersebut berdasarkan pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pengeroyokan dan perusakan barang.

Satu setengah tahun yang lalu, juga di Pengadilan Negeri Serang, keadilan ditegakkan terhadap Tajibri, seorang warga Desa Mancaya Serang, yang dihukum 7 bulan penjara karena mencuri dua ekor bebek untuk tetanggannya.

Apakah ini yang disebut keadilan? Kalau anda berpendapat tidak, saya dapat memakluminya. Hati orang kebanyakan, pasti terusik dengan vonis tersebut. Bagaimana mungkin menghilangkan nyawa orang lain, hanya dihukum penjara selama 3 sampai 6 bulan sedangkan mencuri bebek dihukum penjara 7 bulan? Yang pasti dalam hal ini, di mata negara, sang pencuri bebek lebih jahat.

Francis Bacon (1626) seorang filsuf , pengacara dan juga Jaksa Agung dari Inggris, dalam essaynya “Of Revenge” menuliskan bahwa adalah insting dasar dari seorang manusia untuk mencapai keadilan (heal and do well) adalah dengan menimpakan akibat yang sama terhadap pelaku kejahatan (retributif). Bukan hanya Bacon, akan tetapi sejak jaman Mesopotamia di bawah raja Hammurabi dan tertuang juga di dalam Alkitab konsep retributif melalui adagium “an eye for an eye” sudah dikenal dalam mencapai konsepsi keadilan.

Tentunya apabila semua manusia mengikuti instingnya, maka tentunya akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, demi terciptanya civilized society, rakyat menyerahkan keuasaannya kepada negara untuk mencapai keadilan melalui kewenangan yudikatifnya. Sebagaimana yang dikatakan para filsuf seperti John Locke, Thomas Hobbes dan JJ Rousseau, bahwa Negara harus dapat melaksanakan “kontrak sosialnya” untuk melindungi rakyatnya dan menegakkan keadilan dengan melaksanakan fungsi “to punish the wrongdoers” dengan segala perangkat hukum yang ada.

Di dalam dunia hukum modern sendiri, setidaknya dikenal adanya dua sistem penghukuman untuk mencapai keadilan. Yang pertama, konsepsi “an eye for an eye” atau yang lebih dikenal dengan retributive justice dan yang kedua, konsepsi restorative justice yang lebih menekankan unsure mengembalikan keadaan seperti semula dengan bentuk re-education terhadap pelaku kejahatan.

Diadili terlebih dahulu

 Dari awal, hanya dengan melihat dakwaan dari Jaksa, peradilan terhadap pelaku tragedi Cikeusik pun kita dapat mendapatkan kesan bahwa negara setengah hati dalam menegakkan keadilan. Walaupun pasal 170 KUHP mengatur hukuman untuk perbuatan pengeroyokan menyebabkan kematian sampai dengan dua belas tahun, pada faktanya jaksa hanya menuntut 5-7 bulan penjara. Sebagai informasi, tuntutan jaksa atas pelaku tragedi Cikeusik ini, sama dengan tuntutan Jaksa terhadap kasus Prita yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Yang pasti, di mata negara, Prita dan pelaku tragedi Cikeusik sama jahatnya.

Kalau mau dilihat, Kejaksaan juga dapat menjerat para pelaku dengan pasal yang lebih berat dengan metode alternatif, misalnya penganiayaan menyebabkan kematian dan juga pasal mengenai pembunuhan.

Fenomena ini menjadi mudah ditebak, karena Jamaah Ahmadiyah Indonesia, sedari awal sudah dianggap “jahat” karena keyakinan mereka tidak sesuai mayoritas Islam di Indonesia.

Negara, sebelum tragedi Ciekusik, sudah terlebih dahulu “mengadili” mereka. Bentuk “peradilan” dari negara diejawantahkan melalui Surat Ketetapan Bersama (SKB) 3 Menteri hingga keputusan Gubernur yang melarang aktivitas mereka untuk menjalankan ibadahnya. Negara pun menggangap mereka semua sebagai orang “jahat”.

Wanprestasi kontrak sosial

Dalam hal ini, Negara bukan hanya “wanprestasi” kontrak sosialnya untuk melindungi segenap rakyatnya, akan tetapi juga Negara telah melanggar prinsip “open neutrality of the state” yang tertuang di dalam konsep Bhinekka Tunggal Ika, dimana Negara seharusnya menyediakan ruang dan bersikap netral tanpa diksriminasi terhadap segala keyakinan yang ada.

Lebih jauh, meminjam pemikiran John Rawls dalam The Theory Of Justice, bahwa pada hakikinya, untuk mencapai keadilan di dalam suatu masyarakat yang majemuk, setiap orang haruslah diberikan jaminan untuk mempunyai hak-hak dasar yang sama sebagai warga negara dan untuk berkeyakinan (basic liberty). Keadilan, adalah obyek utama yang harus dipenuhi dalam menjalankan kontrak sosial tersebut.

Konsepsi keadilan tersebut memegang peranan yang sangat pokok dalam negara yang mengaku hidup dalam kemajemukan.

Apalagi, Presiden SBY, di dalam pidato kenegaraan menyambut kemerdekaan, 16 Agustus kemarin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang toleran dan menjunjung tinggi pluralisme. “Walaupun tantangan dan ancaman terhadap pluralisme, toleransi, dan harmoni sosial ada di sekitar kita, kita tidak boleh bergeser dari keyakinan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu hidup dalam kemajemukan,” ujar Presiden SBY. Pidato tersebut sesuai dengan tema sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertemakan persatuan dan kesatuan.

Ternyata, pak SBY tidak perlu jauh-jauh untuk mewaspadai ancaman terhadap pluralisme, toleransi dan harmoni sosial yang ada di negara kita. Ujian terhadap pidato itu di depan mata sang presiden

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Lupakan Saja Debat Usang Mengenai International Criminal Court

This article is published by Pedoman news on 28 November 2011 : http://pedomannews.com/opini/berita-opini/politik/9034-lupakan-saja-debat-usang-mengenai-international-criminal-court

 

Panasnya situasi Papua belakangan ini memicu para aktivis Hak Asasi Manusia (“HAM”) untuk menyuarakan kembali perlunya Peradilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (“ICC”) sebagai badan peradilan internasional independen untuk melakukan investigasi dan mengadili dugaan pelanggaran HAM berat di tanah Papua.

Permasalahan Hak Asasi Manusia di Papua juga ramai dibahas di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2011 yang diselenggarakan di Bali. Agenda pembahasan antara lain mengenai bagaimana memerangi tindakan kriminal berat dan pelanggaran HAM yang terjadi di Asia Tenggara dan membahas kemungkinan komunitas ASEAN untuk mengadopsi International Criminal Court ke dalam sistem hukum mereka sebagai instrument untuk mengatasi maraknya pelanggaran HAM yang terjadi. Sejauh ini, baru Kamboja, Filipina dan Timor Leste di antara Negara ASEAN lainnya yang meratifikasi serta mengkodifikasi Statuta Roma, dasar hukum dibentuknya ICC, ke dalam hukum positif mereka. Tercatat 119 negara dari 196 negara di dunia sudah meratifikasi statuta Roma.

Pro dan Kontra

Di lain sisi, aktivis HAM cenderung untuk mendukung Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma, agar dugaan tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dapat diadili secara independen.

Suara yang menentang ICC biasanya berargumen bahwa tidak boleh ada “campur tangan asing” dalam kekuasaan yudisial nasional, yang mengakitbatkan kedaulatan hukum Indonesia akan menjadi berkurang, kalau tidak bisa dibilang “terancam”. Henry Kissinger, mantan secretary of state, security advisor dan kepala tim investigasi tragedi 9/11 Amerika Serikat adalah salah satu tokoh yang berada di barisan depan dalam menentang ICC. Kissinger tidak setuju dengan konsep “universal crimes punishable in an international court” .

Di Indonesia, polemik mengenai perlu-tidaknya campur tangan badan peradilan ICC sudah ramai diperdebatkan beberapa tahun ke belakang. Prof Hikmahanto Juwana pada tahun 2009 di sebuah tulisan di media nasional, mengatakan, bahwa Indonesia tidak memerlukan kehadiran ICC, karena badan peradilan yang ada sekarang sudah menunjukan peningkatan yang signifikan.

Negara-negara seperti Sudan, Libya, Kongo, Uganda, Kenya dan Pantai Gading adalah contoh negara yang kedaulatan hukumnya “diintervensi” oleh ICC.

Sebenarnya, negara tidak perlu merasa terancam dengan kehadiran ICC. Adapun ICC menganut asas complementarity principle yang tertuang dalam pasal 17 statuta Roma, dimana yurisdiksinya hanya akan dapat diaktivasi apabila suatu negara gagal menegakkan hukumnya terhadap tindak kriminal dan pelanggaran HAM berat (unable and unwilling).

Konsep Yurisdiksi Universal ICC

Konsep yurisdiksi universal yang ditawarkan oleh ICC, sebenarnya bukanlah hal yang baru. Peradilan Nuremberg untuk para penjahat perang NAZI Jerman, Peradilan Militer Timur Jauh (International Military Tribunal For the Far East) yang digelar untuk mengadili penjahat perang Jepang di perang dunia ke-2, Peradilan internasional untuk Yugoslavia (International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia), Peradilan internasional untuk Rwanda, Sierra Leone sampai peradilan untuk diktator Chili, Augusto Pinochet adalah merupakan embrio lahirnya ICC. Perlu dicatat, dalam konsep yurisdiksi universal, Belgia sudah terlebih dahulu menerapkannya ke dalam sistem hukum nasional mereka.

Awalnya, Indonesia telah merencanakan untuk meratifikasi Statuta Roma, dasar hukum ICC, untuk dikodifikasi sebagai hukum positif pada tahun 2004 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 40 tahun 2004. Akan tetapi, rencana tersebut ditunda oleh pemerintah sampai tahun 2013 karena rencana tersebut perlu dikaji lebih dalam implementasinya.

Debat Yang Sudah Usang

Pembahasan mengenai perlu tidaknya Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma mungkin sudah usang. Faktanya, 119 dari 196 negara di dunia telah mengadopsi ICC sebagai instrument untuk memerangi pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara mereka.

Apapun argumentasinya, nyatanya Indonesia sudah mengeluarkan Keppres untuk mengkodifikasi statuta Roma ke dalam hukum positif kita. Terlebih lagi, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnasham) dan komisi-komisi lainya yang ditugaskan untuk mengatasi dan merespons tindak kriminal dan pelanggaran ham berat tidak punya “gigi” dalam sistem hukum kita untuk melakukan penyidikan.

Bagaimanapun, tindak kriminal berat dan pelanggaran HAM adalah “the crime of crime” yang harus diperangi oleh seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. /Permasalahan yang relevan saat ini untuk dibahas adalah bagaimana dengan sisa waktu yang ada, Indonesia dapat meratifikasi statuta Roma melalui persiapan yang matang. Siapkah Indonesia?

Pertanyaan inilah yang harus dijawab agar supaya kedaulatan hukum kita dalam implementasinya sebisa mungkin tidak “terancam” dan kita tidak perlu “dibantu” untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak kriminal berat dan pelanggaran HAM. Persiapan sebelum meratifikasi statuta Roma menjadi permasalahan yang paling relevan dan kompleks untuk dibahas.

Permasalahan pertama, adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyidikan terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Peningkatan kualitas penyidikan ini harus dilihat dari sistem hukum positifnya serta aparat penegak hukumnya.

Setumpuk pekerjaan rumah untuk para penyidik, Polisi dan Kejaksaan juga harus mulai diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Patut diingat, Kepolisian dan Kejaksaan masih punya setumpuk “pekerjaan rumah” untuk diselesaikan. Walaupun ICC tidak menganut asas retroaktif, akan tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita tidak perlu dibantu untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya terhadap kasus-kasus tindak kriminal berat dan pelanggaran HAM yang terjadi di teritorial kita sendiri.

Apabila tidak, Pasal 17 Statuta Roma memberikan kekuasaan bagi Jaksa ICC untuk mengambil alih proses penyidikan karena negara dianggap tidak mampu untuk menegakkan hukum. Tentunya kebanyakan orang, termasuk saya, pasti tidak setuju bahwa kita harus “dibantu” untuk menegakkan hukum. Kalau itu terjadi, hilanglah kedaulatan hukum kita.

Kemudian masalah minimnya advokat Indonesia yang menaruh konsentrasi terhadap ICC. Pasal 22 dalam Hukum Acara ICC (Rule 22 Of the Rules of Procedure and Evidence) dan Bab IV Peraturan Peradilan ICC Pasal 67-70 (Regulations Of the Court) mewajibkan persyaratan yang ketat untuk dapat menjadi advokat (Defense Counsel) untuk dapat diperbolehkan beracara di ICC. Artinya, apabila suatu saat ada tersangka/terdakwa dari Indonesia, maka bisa jadi dia tidak bisa diwakili oleh advokat dari Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Permasalahan ini menjadi permasalahan klasik beracara di ICC. Ambil contoh, defense counsel untuk terdakwa Abdallah Banda dan Saleh Jerbo (pemimpin oposisi yang memberontak terhadap pemerintah Sudan di Darfur) mengalami banyak kendala berkomunikasi dalam persidangnya, serta dalam menganalisis fakta-fakta yang terjadi karena masalah bahasa. Hampir tidak ada ahli hukum Sudan yang dapat membantu rekan senegaranya.

Sangat mungkin terjadi, karena masalah bahasa, sehingga hubungan advokat dengan klien menjadi berjarak dan kesulitan dalam menggali fakta-fakta yang ada di lapangan. Hal ini tidak boleh dianggap enteng, karena dapat menjadi penghalang untuk menegakkan hak-hak tersangka/terdakwa di depan peradilan.

Belum lagi, masalah awamnya sistem peradilan yang dianut oleh ICC. Sistem peradilan di ICC, adalah sistem peradilan yang unik dan belum pernah diadopsi dimanapun, karena merupakan gabungan (hybrid) antara sistem Common Law dan Civil Law dan melalui proses kompromi yang sangat panjang dalam pembentukannya.

Persiapan haruslah benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, organisasi advokat, kalangan akademisi/universitas dan tentunya pemerintah dengan aparatur pembuat dan penegak hukum haruslah memperhatikan benar hal ini, agar supaya ratifikasi dan kodifikasi ke dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan secara tepat dan sebisa mungkin tidak membuat kedaulatan hukum kita terancam.

Target untuk meratifikasi statuta Roma di tahun 2013, yang berarti 2 tahun dari sekarang, adalah jangka waktu yang pendek. Akan tetapi, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakannya. Persiapan yang sudah dimulai oleh kalangan aktivis dan Komnasham beberapa tahun ke belakang, harus lebih mendapatkan perhatian pemerintah. Meratifikasi serta mengkodifikasi statuta Roma ke dalam sistem hukum nasional dapat dijadikan langkah awal bagi Indonesia yang demokratis dimana rule of law senantiasa dikedepankan. Yang penting, jangan sampai kedaulatan hukum kita menjadi terancam karena kurangnya persiapan yang matang

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Film Dokumenter Sang Ahmad Mendapat Nominasi Golden Lens Award 2011

Film dokumenter “Sang Ahmad” yang saya buat bersama dengan Mahatma Putra serta teman-teman dari Pemuda Indonesia Progresif, yang menyerukan perdamaian antar umat beragama di Indonesia yang mengangkat isu Ahmadiyah sebagai tema utama, dinominasikan oleh Golden Lens Award dan akan diputar di:

Auditorium Erasmus Huis (15-19 November 2011) Jalan HR Rasuna Said, Kav S-3 Kuningan, Jakarta Selatan.Tel (021) 524 1069

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Is there evidence of evil intentions?

(an old article responding 2010 House Of Representatives Recommendation concerning Century bank bailout)

President Susilo Bambang Yudhoyono mentioned in his speech following the House of Representatives recommendations over the century bank bailout that the bailout policy was the right choice and such choice was justifiable given the circumstances. The president said that the decision which was taken at the height of the global financial crisis in late 2008 was the quick response that was desperately needed. Therefore, the decision makers should not be subject to criminal charges.

The president himself even backed his two top aides in a televised speech to the nation by stating that Boediono and Sri Mulyani deserved thanks for “outstanding service” in averting a banking crisis. “Indonesia was lucky to have had Sri Mulyani and Boediono in charge when the global financial crisis hit, as both have “spotless track records in terms of competence, credibility, and personal integrity.” he said.

Let’s highlight the president’s statement.

The message from the president is clear: Is it fair to have our decision makers subjected to ridicule, shame and even criminal charges when they had the country’s best interest at heart? The House’s answers might yet result in government’s ability to deliver much-needed policies in the longer term. Nevertheless, the House of Representatives has chosen to ridicule the Century Bank bailout policy as it had covered up irregularities, violations of banking regulations and criminal laws such as corruption.

Therefore, according to the recommendations of the House’s inquiries committee , the bailout decision could be the subject of criminal charges.

Based on the doctrine from common law, the ingredient that must be present for there to be criminal charges is the“Mens rea” which in English means “guilty mind”. The use of ”Mens Rea” shows that the prerequisite for an action to be the subject of criminal charges is related to the state of mind.

The concept of mens rea was developed in England during the latter part of the common-law era (about the year 1600) when judges began to judge that an act alone could not create criminal liability unless it was accompanied by a guilty state of mind which can be translated as an “evil intention”. Actus non facit reum nisi mens sit rea which means “the act does not make a person guilty unless the mind isi proven guilty.

Mens rea or the “evil intention” is the mental element that produces criminal liability when combined with “Actus Reus” or can be translated as “guilty act” as a physical element. The word “evil intention” tells what kind of mental state an accused must have been in to fulfill the prerequisite of the criminal charges.

A fundamental principle of criminal charges is that a crime consists of both mental and  physical elements. Sometimes a law creates criminal liabilities for the conduct or omission of a particular act without designating a mens rea. This is known as strict liability.

Possibilities that the decision shall be criminalized still exist. The explanations above alone, does not determine the decision can not be the subject of criminal charges. Prof Hikmahanto Juwana, law professor from University Of Indonesia, once said should the decisions be deemed as a criminal act, the enactment of those decisions must comprised of mens rea or evil intentions behind those decisions.

If the evil intention on the accusation can not be fulfilled, such could be grounds for exemption of the decision the criminal charges liabilities (schuldduitsluitingsgrond). We generally do not punish people for a criminal act if they do something that they could not control.

Our Anti Corruption law is defined by statutes that contain a word and phrase indicating the mens rea requirement that require that a person act knowingly, purposely, or recklessly. Therefore, the subject of corruption charges requires a mens rea or “evil intention”.

Given those ideas, once again, it would be interesting to question Boediono, Sri Mulyani  and officials from KSSK, BI, LPS for their mens rea or “evil intention” behind their decision to rescue the troubled Bank Century and its subsequent management of bailout funds, which folded up to more than $700 million.

There are deep differences between wrongdoing and delictual action (criminal action).  When the “evil intention” behind the enactment of decision is not fulfilled, it would be merely an administrative wrongdoing.

The administratively wrongdoing can not be the subject of criminal charges. If there are administrative mistakes and deviations of the bailout policy, it is the domain of state administration law, and the sanction is merely administrative.

The debate about criminalization of decision has mirrored a deep divide in our nation following the bailout scandal. Is there any so-called “evil intention” behind the disbursement which folds up to ten times from the original estimate? Are there any criminal acts involved behind the enactment of decision?

The President said that the decision over century case should not be subject to criminal charges. On the contrary, the decision taken by the House’s plenary where it chose Option C stated that there were criminal violations in the extension of the Bank Century bailout amounting to $700 million.

However, according to our distribution of power governance system, it is not the president and parliament business to give judgement over the bailout decision.  The House’s right to investigate (hak angket) is not the “trial” for deciding the “evil intention” behind the enactment of decision.

The “idea” of the house’s special committee is to prove the “evil intention” behind the bailout decision. . Such “evil intention” are allegations that there were flows of funds from the bailout disbursement to a certain political party for election campaign.

Moreover, some lawmakers confidently believe in the occurrence of an “evil intention” behind the bailout policy. Starting from the recording of a conservation between Sri Mulyani and the disgraced century bank former owner, Robert Tantular at the meeting to  the allegation that there were flow of funds to certain politician.

Those allegations were never proved so it turns out to be “a political idol contest” session by posing “unsubstantial questions” apparently just to ensure that they would appear on live television. Based on a survey conducted by the chamber of public research on 19-21 Febuary 2010, 52.5 percent of respondents view that House Inquiry Committee worked only for political interest; while only 34.2 percent view that the lawmakers worked for the nation’s sake.

But still, despite the failure of the House to prove their allegations of evil intention, 325 members of House of Representatives still insist that the government’s decisions to inject the bailout was illegal and there is an indication of corruption.

Is it appropriate that the clashes of opinion between the term of “systemic threat” and “non-systemic threat” in bank Century’s failure as a form of criminal act? Despite the fact that after the bailout policy was taken, today our state budget is one of the best in the world and one of the best-growing countries who can survive the global crisis.

Although the House’s ruling isn’t legally binding, the fact that some lawmakers threatened to withhold funding for the state antigraft body if it failed to quickly follow up their recommendations can be considered as a” threat” to justice. The “threats” are not only for the antigraft body, but also for the finance minister. Some lawmakers threatened to boycott Finance Minister Sri Mulyani Indrawati’s appearance at the House of Representatives.

Replying to the house The state antigraft agency has said that they have to abide the principle of legal proof in the criminal process and therefore they need to collect enough pieces of evidence. They would not depend on the findings of the House committee recommendations because the House’s recommendation lacked compelling evidence and would be difficult to follow up.

 

Afterall, who has the “evil intention” ? You decide.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized