Pemberantasan Korupsi: Antara Kepentingan Negara dan Hak Individu


Korupsi adalah musuh bersama bangsa kita. Korupsi menghambat tujuan negara, untuk menyejahterakan rakyatnya.  Semua pihak pasti sepakat bahwa korupsi harus diberantas apabila Indonesia ingin menjadi negara yang maju.  Di Indonesia, banyak pihak berpendapat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga dibutuhkan upaya-upaya luar biasa (extraordinary measures) untuk membebaskan bangsa ini dari belenggu korupsi yang sudah mengakar dan masif. Pemberantasan korupsi dipandang sebagai tugas negara yang utama.

Negara kemudian berupaya keras untuk memberantas korupsi dimulai dari sejarah pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1999 sebagai buah dari reformasi sampai pembentukan Tim “Saber Pungli” oleh Presiden Joko Widodo. Segala cara, dilakukan oleh negara dengan satu tujuan, korupsi lenyap di bumi Indonesia. Sampai sekarang, berdasarkan survey Transparency International, Indonesia menempati urutan 88 dari 168 negara dalam Corruption Perception Index  pada tahun 2015. Walaupun harus diakui, peringkat Indonesia membaik peringkat kita masih dibawah Malaysia, Singapura dan Thailand.

Diskusi di dalam level strategi pemberantasan korupsi ternyata menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Strategi pemberantasan korupsi melalui instrumen hukum acara pidana (criminal justice system), yang paling banyak menimbulkan perdebatan. Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai korupsi di Indonesia, mempunyai beberapa perbedaan dengan Hukum Acara Pidana yang diatur secara umum, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Perbedaan-perbedaan itu selalu menjadi topik perdebatan yang sengit, misalnya mengenai tidak adanya mekanisme pemberhentian penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), kewenangan untuk melakukan penyadapan tanpa izin siapapun, mekanisme check and balance  yang relatif tidak ada karena penyelidikan sampai penuntutan dapat dilakukan oleh satu institusi yang sama,pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi sampai langkah-langkah upaya paksa yang seringkali dianggap melanggar hak individu.

Dugaan Pelanggaran Individu

Semua topik perdebatan ini, mempunyai muara yang sama: dugaan pelanggaran-pelanggaran hak individu (hak asasi manusia) bagi tersangka korupsi atas nama penegakan hukum. Sebagai salah satu contoh, hal ini misalnya tergambar secara jelas dalam perdebatan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan KPK dalam hal rencana perubahan Peraturan Pemerintah No.99/2012 yang juga mengatur mengenai syarat pemberian remisi kepada terpidana korupsi yang diperketat.

Menkum HAM menyatakan bahwa PP tersebut haruslah direvisi, karena tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan modern yang mengedepankan hak asasi manusia sebagai fondasinya.  Pendapat ini mengacu kepada Guiding Principles dari The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners yang menyatakan bahwa segala narapidana perlakuannya tidak boleh dibeda-bedakan. Di sisi lain, KPK beranggapan bahwa terpidana korupsi, harus dihukum dengan seberat-seberatnya karena tindakan korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, dan hak untuk mendapatkan remisi harus “dipersulit”.

Kepentingan Negara dan Hak Individu

Kedua argumentasi tersebut dapat dibenarkan, dengan cara pandang dan rasio yang berbeda. Kedua-keduanya juga memiliki objektivitas moral dan politik yang berbeda pula. Argumentasi yang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga membutuhkan upaya-upaya luar biasa untuk memberantasnya, dapat dikategorikan sebagai pemberantasan korupsi dengan dasar “ancaman” atau Threat-Based approach (Tina Soreide, 2015: 386).  Pemberantasan korupsi dengan berdasarkan “ancaman” ini mengedepankan hak-hak negara (state interest) sebagai episentrum penegakan hukumnya.  Ketika kepentingan negara di atas segala-galanya, maka hak individu tersangka tindak pidana korupsi menjadi nomor dua. Tujuan akhirnya adalah apa yang sering disebut dengan ancaman “efek jera” untuk para koruptor dengan harapan para “calon koruptor” akan takut dengan penegakan hukum yang keras sebagai satu-satunya jalan untuk memberantas budaya korupsi yang sudah seperti kanker di negeri ini.

Argumentasi kedua, adalah pemberantasan korupsi dengan pendekatan hak asasi manusia. Bagaimanapun, hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana korupsi adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat sama sekali (inalienable rights). Penegakan hukum berbasis hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling dasar, dan satu-satunya alat untuk mencapai keadilan (justice).  Ketika hak asasi dilanggar, maka apapun hasilnya, adalah melawan prinsip moral yang paling dasar (natural morality).  Singkatnya, korupsi bukanlah suatu kejahatan luar biasa yang dapat memberikan justifikasi terhadap pelanggaran hak-hak individu pelaku korupsi. Ketika negara memberantas korupsi dengan cara melanggar hak individu, maka upaya pemberantasannya tersebut juga adalah sebuah “kejahatan yang dibenarkan”.

Apabila diberbandingkan, argumentasi ini sangatlah kontras. Argumentasi pertama adalah argumentasi mempunyai tendensi pada tujuan material yang dapat diukur secara mudah dan lebih konkret: bagaimana korupsi dapat diberantas dengan penegakan hukum yang keras. Dalam bahasa yang lebih lugas, yang penting pelaku korupsi  dihukum seberat-beratnya dan dimiskinkan demi kepentingan negara dan tersangka korupsi harus mendapatkan “perlakuan khusus”. Pemikiran ini mendapatkan dukungan yang sangat luas di masyarakat, karena pengalaman pahit dan trauma bangsa Indonesia terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi “budaya”.

Argumentasi yang mengedepankan hak-hak asasi individu bukan merupakan argumentasi yang populer karena sifatnya yang abstrak, yakni pendekatan hak asasi manusia sebagai pondasi utama penegakan hukum.

Perdebatan antara hak individu dan kepentingan negara, bukan saja terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, terjadi perbedaan pendapat, dalam skala yang berbeda, mengenai perlu atau tidaknya seorang tersangka terorisme mendapatkan “Miranda Rights”, hak-hak individu yang harus dijamin oleh negara ketika seseorang disangka suatu kejahatan. Jaksa Agung Amerika terpilih, Jeff Sessions, menyatakan bahwa para tersangka teroris tidak pantas mendapatkan hak individu, karena kejahatannya yang membahayakan negara. Sehingga, negara tidak perlu menjamin hak-hak individunya.

Pemerintah dalam hal ini perlu kembali melakukan evaluasi strategi pemberantasan korupsi dalam skala luas, utamanya dalam hal penegakan hukum sebagai salah satu instrument penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Kedua pendekatan argumentasi tersebut perlu diperhatikan, antara kepentingan negara dengan kepentingan individu. Haruslah dicapai keseimbangan antara pemberantasan korupsi dengan orientasi kepentingan negara melalui threat based approach dan pemberantasan korupsi dengan pendekatan hak-hak individu (individual rights).

 Strategi pemberantasan korupsi melalui instrumen hukum acara pidana tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang baku, karena harus dilihat melalui konteks kehidupan masyarakat dan perilaku korupsi yang terus berkembang. Diharapkan dengan adanya evaluasi penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi yang holistik, perilaku korupsi dapat hilang di negeri ini.

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s