SK Pembekuan PSSI: Force Majeure dan Titah Penguasa


Saya tertarik melihat pembahasan mengenai istilah Force Majeure (keadaan kahar atau memaksa) yang coba disampaikan pesepakbola idola saya, Bambang Pamungkas (“BP”) di website pribadinya. BP di dalam websitenya, membagi tiga unsur Force Majeure yakni Externality (dikarenakan pihak lain), Unpredictability (tidak dapat diperkirakan) dan Irresistibility (tidak dapat dihindari). Kemudian unsur-unsur itu dibedah, sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa Force Majeure baru dapat dijustifikasi apabila itu adalah kehendak Tuhan (Act of God). Apa yang coba dijelaskan oleh BP ini menarik, dan tentunya membuka pintu dialog antara pembuat kebijakan (PSSI) dan masyarakat sepakbola. Penjelasan yang ditulis BP ini, persis apabila kita melihat halaman Wikipedia tentang Force Majeure. Sebagai orang yang ada di dalam organisasi pembuat kebijakan, perlu rasanya saya menjelaskan mengenai definisi keadaan kahar atau darurat itu dengan referensi yang lebih luas.

Secara mudah, force majeure dapat didefinisikan adanya suatu kejadian yang luar biasa (extraordinary circumstance) di luar kontrol para pihak yang membuat gagalnya suatu pemenuhan kewajiban. Dengan alasan ini, keadaan hukum harus dikembalikan seperti semula, dimana sebelum adanya “janji” atau kontrak antara para pihak. Janji yang dimaksud disini adalah, janji PSSI kepada seluruh anggotanya untuk menggelar sebuah kompetisi yang berjenjang dalam skala nasional dan internasional, sebagai ruh utama kehidupan sepakbola.

Bicara mengenai keadaan darurat, tentunya melahirkan banyak interpretasi. Karena setiap orang dapat memiliki opini yang berbeda, tergantung dari fakta dan informasi yang mereka pilih. Keadaan kahar ini diatur melalui Statuta PSSI di dalam pasal 86 yang menyatakan Komite Eksekutif PSSI, sebagai organ tertinggi pengambil keputusan organisasi, dapat memberikan definisi tentang apa itu keadaan darurat. Komite Eksekutif PSSI, pada rapat tanggal 2 Mei 2015 lalu, telah menyatakan bahwa seluruh kompetisi di bawah yurisdiksi PSSI terpaksa dihentikan karena adanya keadaan kahar di luar kontrol organisasi.

Saya mencoba melihat definisi itu dari hukum positif, yakni yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di dalam pasal 1244 dan 1245, setidaknya ada tiga unsur penting keadaan darurat: (1) Karena sebab-sebab yang tak terduga; (2) Karena keadaan memaksa; dan (3) Karena masing-masing perbuatan tersebut dilarang. Kemudian berdasarkan tiga unsur penting tersebut, dilihat dari objek dan subjek suatu keadaan yang dikatakan sebagai suatu keadaan darurat. Di dalam konteks ini, PSSI melihat bahwa keadaan darurat ini harus dilihat dari subjeknya. Artinya, PSSI sebagai subjek yang berjanji dengan sangat terpaksa tidak mampu untuk memenuhi janjinya kepada para anggotanya, untuk menjalankan kompetisi sepakbola. Hal ini terjadi karena adanya ketiga sebab tersebut.

Pertama, bahwa mengenai sebab yang tidak terduga. Di dalam websitenya, BP menyatakan bahwa sebelumnya sudah ada proses dialog, sehingga tentunya peristiwa memaksa itu harusnya sudah dapat diperkirakan. Bahwa proses dialog intensif antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memang sudah dilakukan berulang-ulang sebelum adanya proses pembekuan ini. Akan tetapi, tidak pernah terpikirkan oleh PSSI bahwa Kemenpora akan memberikan sanksi tidak diakuinya organisasi, tidak boleh beraktivitas sepakbola dan segala keputusan organisasinya menjadi batal dan tidak mengikat. PSSI menilai ini adalah suatu bentuk pelanggaran hukum yang nyata apabila kita membaca Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (“UU SKN”) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelengaraan Keolahragaan. Hubungan antara pemerintah dengan PSSI adalah hubungan kemitraan yang sejajar, karena PSSI menjalankan fungsi olahraga professional dan olahraga prestasi. Undang-Undang memerintahkan bahwa PSSI harus independen dengan membentuk suatu badan hukum dan menjadi anggota federasi olahraga internasional yang bersangkutan, dalam hal ini FIFA. PSSI sama sekali tidak dapat menduga, bahwa menpora sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dapat menjelma menjadi “badan peradilan”. Beruntung, kita tidak lagi hidup di zaman monarki absolut, dimana titah penguasa adalah absolut dan sudah pasti benar. Ibaratnya, ini adalah sebuah hukuman mati tanpa prosedur peradilan. Oleh karenanya, PSSI mempertanyakan titah pembekuan PSSI itu ke pengawas kekuasaan mereka, yakni Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal, fungsi pemerintah di dalam keolahragaan nasional adalah memberikan pelayanan kepada induk organisasi. Artinya, fungsi pengawasan dan pembinaan yang selama ini menjadi dasar untuk “menghukum mati” PSSI adalah bukan “cek kosong” yang dapat diisi apa saja.

Kedua, karena adanya keadaan memaksa. Bahwa setiap keputusan penguasa, adalah hal yang mengikat bagi subjek hukum Indonesia, dalam hal ini PSSI. PSSI adalah badan hukum perkumpulan, yang terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tahun 1953. Sebagai subjek hukum, PSSI harus patuh terhadap putusan penguasa, kecuali keputusan itu dinyatakan salah oleh badan yudikatif. Akibatnya, PSSI tidak dapat menggelar pertandingan sepakbola karena tidak diberikan izin oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang juga pemegang kekuasaan eksekutif. Setiap orang yang berprofesi sebagai praktisi hukum, pasti tahu mengenai ihwal keadaan memaksa. Hampir seluruh praktisi hukum pasti akan menempatkan keputusan pemerintah sebagai keadaan memaksa (regulatory act adopted by government authorities). Karena, bicara Act of God semata adalah suatu konsep yang sangat abstrak di mata hukum.

Ketiga, karena perbuatan tersebut dilarang. Dalam hal ini, Menpora telah memerintahkan Kepolisian untuk melarang dan tidak memberikan izin pertandingan sepakbola. Terbukti, PSSI tidak dapat menggelar pertandingan-pertandingan yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari karena penguasa melarang untuk bermain sepakbola dengan alasan “pembinaan sepakbola ke arah yang lebih baik”.

PSSI sepenuhnya sadar, bahwa segala argumentasi hukum ini akan sulit dimengerti karena klub, pemain, pelatih dan ofisial pertandingan sebagai “rantai makanan” yang paling bawah di dalam konflik ini adalah pihak yang paling menderita. PSSI pun tidak punya pilihan lain dan meminta maaf, karena organisasi tidak dapat memenuhi janjinya kepada para anggotanya. Sepanjang sejarah berdirinya, baru kali ini PSSI diberikan “hukuman mati” oleh penguasa. PSSI tentunya akan berbuat sekuat tenaga untuk melindungi segenap anggotanya, karena sepakbola adalah milik semua orang.

Apa yang dilakukan PSSI dengan menghentikan kompetisi adalah suatu keterpaksaan untuk melakukan proteksi terhadap kepentingan yang lebih besar. Harap dingat, siapapun boleh bermain sepakbola, tetapi sepakbola tanpa induk organisasi olahraga tidak akan kemana-mana dan akan berjalan stagnan. Porsi PSSI adalah menciptakan suatu olahraga sepakbola yang professional dan berprestasi. Undang-Undang adalah alat untuk mencapai tujuan itu akan tetapi atas nama Undang-Undang juga penguasa menghancurkan impian PSSI. Pada akhirnya, kerusakan peradaban sepakbola yang lebih parah menanti karena titah sang penguasa.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s