Rasionalitas dan Transparansi Pengelolaan PSSI


Pada hari Senin 8 Desember 2014 lalu, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah badan publik non pemerintah karena PSSI dianggap melakukan fungsi negara di dalam menyelenggarakan sepakbola nasional dan pernah mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Konsekuensi dari status PSSI sebagai badan publik tersebut adalah, PSSI diwajibkan untuk membuka laporan keuangan dari kurun waktu 2005-2014 dan membuka semua kontrak hak siar tim nasional. Tuduhan ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan PSSI, tentunya menimbulkan banyak asumsi negatif.

Berbicara transparansi pengelolaan keuangan, persoalan ini harus dilihat dengan rasionalitas hukum yang jelas. Sebelum masuk kepada perdebatan mengenai transparansi, haruslah terlebih dahulu melihat struktur hubungan hukum yang tercipta antara PSSI, publik dan pemerintah Indonesia sehingga kita dapat melihat duduk persoalannya secara jernih. Hubungan hukum ini tidak dapat dijelaskan oleh putusan KIP maupun Undang-Undang No. 3 tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) sehingga menimbulkan banyak kerancuan hukum dalam pengelolaan olahraga di Indonesia pada umumnya.

Secara hukum, PSSI adalah badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan. Di dalam hukum Indonesia, dasar hukum perkumpulan berbadan hukum ini adalah Akta Pengesahan PSSI tertanggal 2 Februari 1953 berdasarkan Buku Undang-Undang no. 276 (Staatsblad). Sebagai badan hukum privat, PSSI menundukkan dirinya sebagai anggota Federasi sepakbola dunia, yaitu FIFA. Melalui UU SKN pada pasal 1 poin 25 Pemerintah jelas mensyaratkan bahwa induk organisasi olahraga harus menjadi anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan, dalam hal ini FIFA.

Fakta menyatakan bahwa PSSI pernah mendapatkan dana dari APBN dan bantuan dari FIFA yang kemudian membuat orang berasumsi bahwa PSSI merupakan badan publik sesuai dengan definisi yang ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP menyatakan bahwa badan publik adalah organisasi pemerintah maupun non pemerintah sepanjang sumber danannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan bantuan luar negeri. Pertanyaanya kemudian, bukankah dengan pengertian tersebut PSSI merupakan badan publik?

UU KIP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi badan publik. Oleh karenannya, persoalan ini harus dilihat setidaknya dari 7 kerangka hukum: UU SKN dan peraturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 6/2014 mengenai pengesahan perkumpulan, UU no. 17/2003 mengenai Keuangan Negara, UU no 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara,  Peraturan Pemerintah no. 45/2013 mengenai  Tata Cara Pelaksanaan APBN dan Peraturan Pemerintah no  10/2011 mengenai Penerimaan Hibah dari Luar Negeri. Karena “kunci” dari badan publik adalah menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta mendapatkan dana dari negara, baik yang berasal dari APBN maupun APBD

Dalam konteks ini jelas, pemerintah Indonesia melalui UU SKN bukan hanya mengakui tetapi juga mewajibkan PSSI untuk menjadi anggota FIFA yang independen. Struktur bangunan hukumnya adalah bahwa PSSI tidak mendapatkan wewenang berupa atribusi, delegasi ataupun mandat sesuai dengan teori kewenangan. Hubungan yang tercipta antara pemerintah dengan PSSI adalah suatu hubungan horisontal dimana PSSI merupakan mitra kerja pemerintah yang independen dalam melakukan tugas pengelolaan sepakbola.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana, apalagi dana yang bersumber dari uang rakyat adalah sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan sesuai dengan asas good governance. Masalahnya, bagaimana sebenarnya alur pertanggungjawabannya? Terhadap dana APBN ataupun APBD, jawabannya bisa dilihat secara jelas di PP 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, dalam hal ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagaimana yang ada di dalam Pasal 4 PP tersebut dan UU SKN.  Sedangkan untuk dana luar negeri, PP no.10/2011 menyatakan yang disebutkan sebagai bantuan luar negeri adalah bantuan yang kepada pemerintah yang kemudian harus dicatatkan dalam laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan kerangka hukum di atas, PSSI dalam hal ini, bertindak sebagai pelaksana kegiatan olahraga sepakbola yang pembinaannya diserahkan kepada Kemenpora melalui Komite Olehraga Nasional (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Dalam hal ini, kedua komite tersebutlah yang nyata-nyata secara jelas disebut di dalam UU SKN.  Secara hukum, PSSI sebagai pelaksana kegiatan hanya bisa bertanggung jawab dalam hal dana publik terhadap ketiga institusi negara tersebut, yakni Kemenpora, KONI ataupun KOI karena PSSI bukan merupakan bagian dari pemerintah. Alur pertanggungjawaban keuangan publik tersebut sudah diatur secara jelas mekanismenya dan tentunya tidak dapat ditafsirkan lain.

Status hukum PSSI sebagai badan privat yang menjadi anggota FIFA, mempunyai tata cara pengelolaannya sendiri sebagaimana diatur oleh Statuta PSSI yang ditetapkan secara bersama-sama oleh para anggota PSSI, yakni: Klub, Asosiasi PSSI Provinsi, Asosiasi Sepakbola Wanita, Asosiasi Futsal, Asosiasi Wasit, Asosiasi Pemain dan Asosiasi Pelatih. Di dalam Statuta PSSI pasal 24, laporan keuangan PSSI wajib dilaporkan kepada para anggota PSSI di dalam kongres PSSI. Sebagai badan hukum privat, maka PSSI dalam pengelolaannya mempunyai prinsip-prinsip governance sendiri sebagaimana ditentukan oleh statuta dan regulasi PSSI. Hal ini tentunya tidak absolut, apabila anggota PSSI sebagai stakeholder utama PSSI berkehendak untuk merubah statuta dan merubah mekanisme pertanggungjawaban keuangannya, maka hal tersebut dapat dilakukan.

PSSI tentunya menghargai suara sebagian suporter yang menuntut transparansi terhadap keuangan PSSI, karena organisasi sepakbola tanpa suporter tidak akan bisa berjalan. Suporter adalah salah satu stakeholder PSSI yang paling penting.  Keterbukaan bagi PSSI bukanlah barang haram. Hanya saja, persoalan transparansi haruslah diikuti dengan rasionalitas hukum yang jelas. Pemerintah perlu menetapkan suatu mekanisme hubungan hukum yang jelas sehingga tidak terjadi kerancuan hukum dalam pengelolaan olahraga di Indonesia. Dengan dasar hukum yang jelas, niscaya tranparansi dan akuntabilitas PSSI akan berjalan  dan akhirnya cita-cita membangun sebuah “perabadan sepakbola” akan terwujud.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s