Pokoknya Koruptor Harus Dihukum Berat!


Published by Hukum Online : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51ee382c09077/pokoknya-koruptor-harus-dihukum-berat-broleh–aristo-m-a-pangaribuan-

Belakangan ini, semangat bangsa Indonesia melawan koruptor sedang tinggi-tingginya. Misalnya, polemik mengenai penafsiran PP No 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipicu oleh kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta.

Atau polemik “Baju Tahanan KPK” yang baru-baru ini diperkenalkan kembali oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan agar dapat lebih menimbulkan efek jera yang lebih bagi para tersangka dan narapidana kasus korupsi. Semuanya itu demi satu tujuan: “Pokoknya Koruptor Harus Dihukum Berat!

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sebuah bangsa, itu adalah merupakan Notoire feiten, yang tidak perlu lagi diperdebatkan lagi faktanya. Namun, cara menyikapi fakta tersebut dalam bentuk aturan-aturan membuka ruang diskursus yang luas.

Saya melihat ada dua hal krusial yang dapat diperdebatkan: Pertama, penambahan persyaratan khusus dalam PP 99, utamanya mengenai bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum (cooperation with law enforcerment authorities). Kedua, mengenai baju tahanan KPK yang diperkenalkan kembali dengan berbagai model yang harus dipakai oleh tersangka maupun narapidana kasus korupsi.

Ranah Justice Collaborator
Polemik pertama, ada hal yang menarik dari penambahan persyaratan khusus bagi narapidana kasus-kasus kejahatan luar biasa, salah satunya korupsi untuk memperoleh remisi. Hal tersebut adalah mengenai terminologi “Bersedia Bekerjasama dengan Penegak Hukum” atau yang marak disebut dengan istilah Justice Collaborator.

Terminologi ini dikenal melalui United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang kemudian diratifikasi Indonesia pada tahun 2009 melalui UU No 5 Tahun 2009. Di sana dikatakan bahwa kerjasama antara penegak hukum dengan tersangka (substantial cooperation) dapat menjadi dasar untuk meringankan hukuman bagi tersangka tersebut (mitigating punishment). Dengan penjelasan ini, maka dapat diambil pengertian bahwa statusjustice collaborator tersebut berada dalam ranah ajudikasi (persidangan).

Misalnya, hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat meringakan hukuman bagi para terdakwa yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam kasus US melawan Kimbrough (06-6330) dan US melawan Gall (06-7949) di tahun 2007 mengenai jaringan peredaran narkoba. Proses kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Plea and Cooperation Agreement dengan kejaksaan. Penegak hukum tidak dapat menentukan sendiri apakah seseorang dapat mendapatkan predikatjustice collaborator karena hakim yang nantinya akan menentukan pantas atau tidaknya seorang tersangka/terdakwa menyandang status tersebut pada saat persidangan.

Di dalam PP 99 yang menjadi polemik, ranah justice collaborator untuk kejahatan-kejahatan luar biasa termasuk korupsi menjadi berbeda pengertiannya. Ranah justice collaboratorberdasarkan PP tersebut berada di dalam proses pasca-ajudikasi. Hal ini ditegaskan dengan fakta bahwa status justice collaborator adalah salah satu syarat mutlak bagi para narapidana untuk mendapatkan remisi.

Padahal, apabila seseorang sudah menyandang status terpidana, tidak boleh lagi ada diskriminasi berdasarkan hal apapun sesuai dengan prinsip dasar Kongres PBB mengenai Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Rasionya, begitu sudah menjadi narapidana maka tidak dapat lagi diperhitungkan lagi hal-hal lain yang memberatkan pada khususnya karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah selesai pada proses pengadilan (ajudikasi).

“The Offence” bukan “The Offender”
Polemik Kedua, mengenai baju tahanan KPK yang baru-baru ini “diperkenalkan kembali” oleh pimpinan KPK. Pimpinan KPK memperkenalkan empat model baju tahanan: pertama baju tahanan untuk sidang, baju tahanan untuk harian, baju tangkapan, dan baju olahraga untuk tahanan. Semuanya merupakan baju baik untuk para tersangka yang akan dan sedang menjalani sidang pengadilan (untried prisoner) dan tidak dibedakan dengan para narapidana.

Hal ini tidak sesuai dengan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Disebutkan di dalam Pasal 88 Ketentuan PBB tersebut bahwa para untried prisoners dapat memakai pakaiannya sendiri karena mereka harus dianggap tidak bersalah karena belum adanya putusan pengadilan. Dan soal pakaian, harus dibedakan antara untried prisoners dan convicted prisoners (terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap).

Tentunya penulis setuju bahwa tindak pidana korupsi harus diberantas dari Republik ini. Hal yang harus dicermati, bahwa semangat “yang penting koruptor harus dihukum berat” haruslah memperhatikan rasio hukum yang ada. Dua permasalahan tadi menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana yang hendak dibangun adalah menekankan kepada prinsip pemidanaan retribusi (retributive justice) yang masih tradisional dengan menaruh sang pelaku tindak pidana (the offender) sebagai fokus sentralnya dan bukan perbuatannya (the offence) sebagai konsentrasi utama. Dalam perkembangannya, prinsip ini  sudah kuno karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum acara pidana yang modern dan lebih menekankan keadilan yang restoratif (restorative justice) sebagai alternatif pemidanaan yang menekankan kepada perbuatannya dan bukan pelakunya.

Terlepas dari itu, penulis mengapresiasi syarat dari remisi PP tersebut yang membayarkan uang pengganti korupsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan remisi. Hal-hal seperti ini yang perlu dikedepankan karena menaruh fokus kepada perbuatannya dan bukan sang pelaku tindak pidanannya. Karena esensi dari uang pengganti itu tentunya adalah mengembalikan kekayaan negara yang telah dicuri oleh sang koruptor.

Semangat “Pokoknya Koruptor Harus Dihukum Berat” haruslah diimbangi dengan rasio dan dasar hukum yang kuat sehingga nantinya kebijakan yang lahir bukanlah kebijakan balas dendam terhadap pelakunya seperti yang pernah diutarakan oleh Francis Bacon, filsuf sekaligus mantan Jaksa Agung dan Lord Chancellor Inggris dalam esainya yang berjudul “Of Revenge”.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s