Kontroversi Lady Gaga dan Irshad Manji: Puing Kecil dari Debat Besar


Published By Pedoman News, 8 Juni 2012  http://pedomannews.com/hukum-politik/13791-puing-kecil-dari-debat-besar

Pembubaran diskusi buku Irshad Manji yang berjudul Allah, Liberty and Love dan gagalnya konser musisi kontroversial AS, Lady Gaga menjadi salah satu topik yang paling hangat dibahas oleh media, para pakar, politisi sampai orang-orang awam. Sebenarnya kedua kontroversi tersebut hanya “puing kecil” dari debat besar yang sesungguhnya terjadi.

Kedua belah pihak baik yang pro dan kontra dalam kedua kasus tersebut sama-sama meneriakkan dalil Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pijakan argumentasi mereka. Di dalam kasus Irshad Manji dan Lady Gaga misalnya, mereka mendalilkan bahwa hak dasar mereka untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan kesenian sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28C. Kemudian, hak tersebut diuraikan secara lebih spesifik di dalam Undang-Undang 39/1999 mengenai HAM.

Sementara di lain pihak yang kontra, mereka beranggapan bahwa Lady Gaga dan Irshad Manji adalah seniman dan intelektual yang “sesat” serta tidak sesuai dengan nilai budaya serta nilai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Singkatnya, mereka kebarat-baratan. Dengan begitu, mereka menolak validitas argumentasi HAM yang dijadikan pijakan oleh mereka yang pro.

Kontradiksi seperti ini sebenarnya adalah bukan hal yang baru. Permasalahan ini hanyalah “puing kecil” dari debat berkepanjangan yang sejak dulu sudah terjadi, yakni mengenai universalitas nilai-nilai HAM. Apakah “budaya luhur bangsa Indonesia” harus tunduk kepada universalitas nilai-nilai HAM yang berbau “barat”?. Inilah pertanyaan besarnya.

Dalam menyikapi perdebatan tersebut, ada baiknya kita melihat sejarah terbentuknya klaim universalitas HAM. Konsep HAM tidak dapat dilepaskan dari trauma dua perang dunia yang terjadi di Eropa dan melahirkan konsep Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari sini, lahirlah ide untuk menetapkan sebuah standart yang berlaku universal mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya, tidak ada standart universal mengenai hak asasi.

Konsepsi mengenai HAM, secara tidak utuh dapat dilihat, misalnya, di dalam Statuta Kalisz, Kerajaan Polandia di tahun 1264, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat di tahun 1776, The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen di Perancis pada 1789 dan Bill Of Rights Inggris pada tahun 1689.

Hingga pada tahun 1948, sidang PBB mendeklarasikan konsepsi dasar HAM yang tertuang di dalam Universal Declaration Of Human Rights (UDHR – Deklarasi Universal HAM). Dari sinilah kemudian lahir berbagai konsep hak asasi manusia yang menjadi bagian dari hukum internasional. Misalnya, antara lain mengenai aturan hukum mengenai hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005.

Dilihat dari asal muasalnya, memang tidak dapat dielakkan bahwa konsepsi mengenai HAM adalah buah dari peradaban bangsa “barat” dengan latar belakang trauma perang dunia yang terjadi di benua Eropa. Kemudian dari sini timbul pertanyaan, apakah konsep yang “kebarat-baratan” ini sesuai dengan kebudayaan agama dan tradisi bangsa lain?.

Asumsi inilah yang kemudian dipakai oleh Indonesia bersama 56 negara anggota Organizations of Islamic Conference (OIC) untuk mempertanyakan validitas universal konsepsi HAM yang diprakarsai bangsa barat. Sebagai jawabannya, OIC kemudian melahirkan konsepsi HAM yang “sudah disesuaikan dengan adat timur” berupa Universal Islamic Declaration on Human Rights pada tahun 1981 dan Cairo Declaration Of Human Rights pada tahun 1990. OIC, bahkan pada tahun 2011 lalu membentuk Komisi HAM Independen dan baru saja menyelenggarakan rapat di Jakarta bulan Februari lalu.

Perbedaan pandangan inilah yang kemudian melahirkan produk-produk masalah turunan sampai seperti masalah Lady Gaga dan Irshad Manji di republik ini. Di Indonesia, mau tidak mau, klaim konsepsi universal mengenai HAM berhadapan dengan nilai-nilai tradisi, agama dan kebudayaan yang bermacam-macam (pluralistic sources of morality).

Konsepsi HAM berdasarkan UDHR sebenarnya menjawab hal tersebut dengan memisahkan konsepsi hak asasi sebagai manusia dengan tradisi, budaya dan agama manapun. Delegasi dari Brasil setidaknya sudah mempertanyakan hal tersebut. Hingga pada akhirnya konsepsi hak asasi manusia dalam UDHR mencoba untuk netral dalam memandang perbedaan tersebut dan yang pada akhirnya, penegakkannya diserahkan kepada otoritas negara atau regional.

Di Eropa, Amerika Latin dan Afrika, negara-negara bersepakat untuk bersama-sama membuat Pengadilan HAM yang independen yang berfungsi untuk mengawasi penegakkan HAM di benua tersebut.

Di Indonesia, ujung tombak penegakkan HAM ada di pemerintah sesuai dengan UU HAM dalam pasal 8. Dengan demikian, pemerintah, dalam hal ini menjadi satu-satunya “wasit” dari perdebatan mengenai validitas konsepsi universalitas HAM.

Dalam hal ini, sudah pasti sang wasit haruslah bersikap netral. Sayangnya, sang wasit terkadang bingung dan takut untuk menentukan sikap. Entah taktik atau bukan, yang pasti sang wasit belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Lebih parah lagi, pemerintah pun harus meminta petunjuk resmi dari Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

Hingga saat ini, produk-produk turunan debat masih banyak yang belum diselesaikan, mulai dari kasus GKI Yasmin, Gereja HKBP Filadelfia, Ahmadiyah, Konflik Sunni-Syiah sampai ke Lady Gaga dan Irshad Manji menjadi bukti nyata sang wasit kurang cakap dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya.

Debat seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Misalnya, di Filipina dan Korea Selatan juga ada kelompok yang menetang datangnya Lady Gaga. Akan tetapi, “wasit” mereka berani mengambil sikap dengan jalan tetap menyelanggarakan pertunjukan walaupun ada ancaman boikot. Bahkan di salah satu negara pencetus HAM, Amerika Serikat, perbedatan pun masih terus terjadi meskipun dengan skala dan konteks yang berbeda. Presiden AS, Barrack Obama, akhirnya berani mengambil sikap untuk mendukung pernikahan kaum sesama jenis sebagai bagian dari konsepsi HAM.

Dalam perdebatan ini sangat dibutuhkan wasit yang tegas, apalagi di dalam negara plural seperti Indonesia. Bagaimanapun, saat ini yang dapat mengakhiri debat tersebut adalah sang wasit, tentu dengan pertimbangan hukum. Biarkanlah dalam ranah akademis, perdebatan mengenai klaim universalitas berlanjut.

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “Kontroversi Lady Gaga dan Irshad Manji: Puing Kecil dari Debat Besar

  1. Pingback: Come, but Don’t Infect Us Lady Gaga! « Azharfuadi's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s