Tambal Sulam Demi Melindungi Saksi


Published by Pedoman News. http://pedomannews.com/opini/berita-opini/politik/9820-tambal-sulam-demi-melindungi-saksi

 

14 Desember lalu, para penegak hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisan Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menandatangani peraturan bersama penegak hukum dengan disaksikan oleh wakil presiden Boediono dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang isinya memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana (whistle blower dan justice collaborator). 1

Di dalam peraturan tersebut, KPK dan Kejaksaan diberikan wewenang untuk menentukan seorang berhak tidaknya menyandang status whistle blower dan justice collaborator atau saksi pelapor dan juga saksi yang juga sebagai pelaku. Tugas LPSK hanya merekomendasikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung mengenai pantas/tidaknya saksi pelapor atau saksi pelaku yang bekerjasama diberikan perlindungan untuk selanjutnya dilakukan koordinasi antara para penegak hukum yang menandatangani peraturan bersama tersebut.

Diambilnya langkah untuk membuat peraturan bersama ini sangat menarik untuk dicermati. Selain menjadi kebiasaan pemerintah untuk “menambal hukum” dengan spesies peraturan bersama, hal yang lebih menarik lagi diberikannya hak istimewa kepada penyidik sekaligus penuntut umum, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan Agung untuk menentukan status seseorang sebagai whistle blower dan justice collaborator yang kemudian berhak mendapatkan perlindungan-perlindungan sesuai dengan UU No 13 tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban.

Menjadi sangat menarik untuk dicermati karena di dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki budaya inquisitorial, dimana para penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya sudah memiliki wewenang diskresi yang luar biasa hebatnya, ditambahkan wewenangnya dengan menentukan perlindungan terhadap para saksi tersebut.

Sudah terbayang, bahaya serius yang mengancam implementasi peraturan bersama ini: diberikannya kekuasaan baru kepada KPK dan Kejaksaan Agung tersebut sangat berpotensi menganggu proses peradilan yang adil (right of a fair trial) yang juga bagian dari hak asasi manusia.

Sebagai contoh, dengan efektifnya peraturan bersama ini berarti memberikan peluang kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk memberikan perlindungan berupa identitas baru yang berarti identitas saksi tersebut disamarkan (anonymous witness) di dalam pasal 5 huruf i UU Perlindungan Saksi dan Korban serta perlindungan berupa diperbolehkannya saksi tersebut memberikan statement di luar pengadilan (recorded testimony) yang diatur di dalam pasal 9 UU yang sama.

Bayangkan, apabila dalam sistem peradilan pidana Indonesia para penyidik sekaligus penuntut umum tersebut dapat memberikan identitas baru kepada saksi yang mereka beri label sebagai justice collaborator atau whistle blower. Para tersangka/terdakwa tidak tahu dan tidak dapat mengeksaminasi keterangan saksi yang mendapatkan perlindungan berupa identitas baru tersebut. Posisi tersangka/terdakwa di dalam peradilan kemudian menjadi sangat berat sebelah untuk “menandingi” tuduhan mereka serta dengan kewenangan baru tersebut, akan luar biasa mudah menghukum seseorang dan sangat rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.

Logikanya sederhana, di dalam sistem peradilan pidana inquisitorial, para penyidik dan penuntut umum memiliki wewenang yang luar biasa dalam menentukan saksi-saksi yang diperiksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Pengadilan kemudian memeriksa berkas-berkas tersebut dan punya tugas untuk mengkonfirmasi benar/tidaknya BAP tersebut. Sudah tentu, hal tersebut membuat posisi antara penyidik dan tersangka menjadi tidak seimbang. 2

Kemudian perlindungan berupa diperbolehkannya saksi memberikan pernyataan di luar persidangan. Baik di dalam UU perlindungan saksi dan korban serta peraturan bersama tersebut, sama sekali tidak diatur, paling tidak disebut, hak-hak tersangka tindak pidana yang tidak dapat dikurangi karena spesialnya bentuk-bentuk perlindungan tersebut.

Bagaimana kalau pernyataan saksi di luar pengadilan tersebut memberatkan terdakwa di pengadilan dan terdakwa tersebut bukan hanya tidak tahu siapa yang bersaksi memberatkan dirinya dan juga terdakwa tersebut tidak dapat mengeksaminasi keterangan tersebut? Padahal, Pasal 164 (1)KUHAP jelas memberikan hak tersebut kepada terdakwa di persidangan dan bukti saksi sangat berperan penting dalam proses persidangan.

Apakah bukti-bukti yang didapat dari mekanisme tersebut sah secara hukum? Bagaimana kemudian nilai pembuktiannya? Baik UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun peraturan bersama tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan di atas. Semangat peraturan bersama tersebut memang berlandaskan “yang penting koruptor harus dihukum”.

Saya bukannya membela koruptor. Bagaimanapun tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan berdampak luas. Perlindungan terhadap saksi pelapor ataupun saksi pelaku yang bekerjasama adalah praktek yang tidak dapat dihindarkan dalam upaya menegakkan keadilan. Akan tetapi, bukan berarti dalam penanganannya kita juga dapat melakukan pelanggaran “luar biasa” yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Di dalam dunia hukum internasional, sudah banyak contoh yang dapat dijadikan pelajaran bahwa Negara tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan perlindungan kepada saksi-saksi yang bekerjasama tanpa memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa. Di tahun 1989, di dalam kasus Kostovski v the Netherland, European Court Of Human Rights (ECHR) misalnya menyatakan bahwa segala bentuk perlindungan saksi yang diberikan oleh negara harus memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang seadil-adilnya dengan alasan bentuk-bentuk perlindungan tersebut sangat rawan dijadikan alat negara untuk menghukum seseorang tanpa dasar hukum yang kuat. Dalam kasus ini, ECHR menyatakan Belanda telah melanggar hak asasi manusia dengan sewenang-wenang memberikan perlindungan terhadap saksi berupa identitas baru tanpa memberikan kesempatan kepada tersangka/terdakwa untuk melakukan eksaminasi terhadap nilai pembuktian saksi yang dilindungi tersebut.

Padahal, Belanda, yang juga menganut sistem inquisitorial, dalam menentukan status perlindungan terhadap Slobodan Kostovski, sudah melakukan verifikasi berlapis. Diskresi untuk menentukan status perlindungan diberikan kepada examining magistrate atau hakim khusus investigasi yang sama sekali berbeda dengan hakim yang mengadili kasusnya. Tujuannya, agar penilaiannya independen dan tidak melanggar hak-hak tersangka/terdakwa. Belanda kemudian membenahi hukum mereka, dengan merevisi KUHAP dan UU Perlindungan saksi dan korban mereka, mengatur secara sangat detail kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan sampai keputusan perlindungan tersebut diberikan ruang bagi tersangka/terdakwa untuk menyampaikan keberatan apabila dirasa haknya terganggu.

Selain itu, baru-baru ini (15 Desember 2011) ECHR di dalam putusan Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom juga menyatakan bahwa pernyataan di luar pengadilan harus dibarengi dengan jaminan tidak mengurangi hak-hak tersangka/terdakwa untuk melakukan eksaminasi terhadap pernyataan tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan, para penyidik dan penuntut umum di negara ini sudah terkontaminasi pola pikir “yang penting harus dihukum”. Tidak heran ada kasus peradilan Ipad, kasus Prita, pengetatan remisi yang disampaikan secara lisan, sampai jaksa yang bisa “menemukan hukum” dengan melakukan kasasi terhadap keputusan bebas sampai peninjauan kembali.

Sekarang, senjata mereka untuk menemukan hukum telah ditambah: Menentukan status perlindungan bagi para saksi pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama. Di Negara-negara maju yang mengadopsi sistem inquisitorial yang mirip-mirip dengan kita seperti Belanda dan Perancis, kewenangan itu ada di tangan examining magistrate dan bukan di tangan kewenangan para penuntut umum. Karena apabila ada di tangan penuntut umum yang punya “kewajiban menghukum” maka penilaian tersebut akan sangat bias dan rawan penyalahgunaan tanpa dibarengi mekanisme dan prosedur yang jelas dalam menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan.

Rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU perlindungan saksi dan korban diharapkan dapat mengakomodasi poin-poin di atas. Pelaku tindak pidana, apalagi koruptor memang harus kita berantas, tapi harus melalui prosedur yang jelas. Jangan hanya atas dasar peraturan bersama, yang hierarki dalam sistem perundang-undangannya juga tidak jelas, kita membabi buta memberantas kejahatan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

1. Lihat tulisan Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana di Seputar Indonesia. Bisa diakses di http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/451321/38/

2. Walaupun KUHAP sudah memberikan hak-hak istimewa untuk mensejajarkan hak-hak tersangka, akan tetapi pada prakteknya bisa ditafsirkan lain oleh para penyidik. Lihat Yusril v Kejaksaan Agung di Mahkamah Konstitusi (2010) mengenai penafsiran saksi yang meringankan tersangka.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s