Diadili Tanpa Keadilan


This article is published by Pikirkanrakyat http://pikirkanrakyat.com/mobile/artikel/diadili-tanpa-keadilan-aristo-pangaribuan.php

Pengadilan Negeri Serang baru saja memvonis 12 pelaku tragedi penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Cikeusik yang mengakibatkan 3 anggota JAI tewas dengan vonis 3-6 bulan penjara. Sedangkan Deden Sudjana, kepala keamanan JAI, divonis 6 bulan penjara Pada akhirnya, Negara telah melaksanakan apa yang disebut dengan “keadilan hukum” melalui Pengadilan Negeri Serang sebagai instrument yudikatifnya.

Konsepsi Keadilan

Apabila dipikir dengan logika orang kebanyakan, perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, rasanya “kurang adil” apabila Pengadilan Negeri Serang  hanya mengganjar para pelaku penyerangan Ciekusik dengan hukuman penjara 3-6 bulan. Para pelaku mendapatkan vonis tersebut berdasarkan pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pengeroyokan dan perusakan barang.

Satu setengah tahun yang lalu, juga di Pengadilan Negeri Serang, keadilan ditegakkan terhadap Tajibri, seorang warga Desa Mancaya Serang, yang dihukum 7 bulan penjara karena mencuri dua ekor bebek untuk tetanggannya.

Apakah ini yang disebut keadilan? Kalau anda berpendapat tidak, saya dapat memakluminya. Hati orang kebanyakan, pasti terusik dengan vonis tersebut. Bagaimana mungkin menghilangkan nyawa orang lain, hanya dihukum penjara selama 3 sampai 6 bulan sedangkan mencuri bebek dihukum penjara 7 bulan? Yang pasti dalam hal ini, di mata negara, sang pencuri bebek lebih jahat.

Francis Bacon (1626) seorang filsuf , pengacara dan juga Jaksa Agung dari Inggris, dalam essaynya “Of Revenge” menuliskan bahwa adalah insting dasar dari seorang manusia untuk mencapai keadilan (heal and do well) adalah dengan menimpakan akibat yang sama terhadap pelaku kejahatan (retributif). Bukan hanya Bacon, akan tetapi sejak jaman Mesopotamia di bawah raja Hammurabi dan tertuang juga di dalam Alkitab konsep retributif melalui adagium “an eye for an eye” sudah dikenal dalam mencapai konsepsi keadilan.

Tentunya apabila semua manusia mengikuti instingnya, maka tentunya akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, demi terciptanya civilized society, rakyat menyerahkan keuasaannya kepada negara untuk mencapai keadilan melalui kewenangan yudikatifnya. Sebagaimana yang dikatakan para filsuf seperti John Locke, Thomas Hobbes dan JJ Rousseau, bahwa Negara harus dapat melaksanakan “kontrak sosialnya” untuk melindungi rakyatnya dan menegakkan keadilan dengan melaksanakan fungsi “to punish the wrongdoers” dengan segala perangkat hukum yang ada.

Di dalam dunia hukum modern sendiri, setidaknya dikenal adanya dua sistem penghukuman untuk mencapai keadilan. Yang pertama, konsepsi “an eye for an eye” atau yang lebih dikenal dengan retributive justice dan yang kedua, konsepsi restorative justice yang lebih menekankan unsure mengembalikan keadaan seperti semula dengan bentuk re-education terhadap pelaku kejahatan.

Diadili terlebih dahulu

 Dari awal, hanya dengan melihat dakwaan dari Jaksa, peradilan terhadap pelaku tragedi Cikeusik pun kita dapat mendapatkan kesan bahwa negara setengah hati dalam menegakkan keadilan. Walaupun pasal 170 KUHP mengatur hukuman untuk perbuatan pengeroyokan menyebabkan kematian sampai dengan dua belas tahun, pada faktanya jaksa hanya menuntut 5-7 bulan penjara. Sebagai informasi, tuntutan jaksa atas pelaku tragedi Cikeusik ini, sama dengan tuntutan Jaksa terhadap kasus Prita yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Yang pasti, di mata negara, Prita dan pelaku tragedi Cikeusik sama jahatnya.

Kalau mau dilihat, Kejaksaan juga dapat menjerat para pelaku dengan pasal yang lebih berat dengan metode alternatif, misalnya penganiayaan menyebabkan kematian dan juga pasal mengenai pembunuhan.

Fenomena ini menjadi mudah ditebak, karena Jamaah Ahmadiyah Indonesia, sedari awal sudah dianggap “jahat” karena keyakinan mereka tidak sesuai mayoritas Islam di Indonesia.

Negara, sebelum tragedi Ciekusik, sudah terlebih dahulu “mengadili” mereka. Bentuk “peradilan” dari negara diejawantahkan melalui Surat Ketetapan Bersama (SKB) 3 Menteri hingga keputusan Gubernur yang melarang aktivitas mereka untuk menjalankan ibadahnya. Negara pun menggangap mereka semua sebagai orang “jahat”.

Wanprestasi kontrak sosial

Dalam hal ini, Negara bukan hanya “wanprestasi” kontrak sosialnya untuk melindungi segenap rakyatnya, akan tetapi juga Negara telah melanggar prinsip “open neutrality of the state” yang tertuang di dalam konsep Bhinekka Tunggal Ika, dimana Negara seharusnya menyediakan ruang dan bersikap netral tanpa diksriminasi terhadap segala keyakinan yang ada.

Lebih jauh, meminjam pemikiran John Rawls dalam The Theory Of Justice, bahwa pada hakikinya, untuk mencapai keadilan di dalam suatu masyarakat yang majemuk, setiap orang haruslah diberikan jaminan untuk mempunyai hak-hak dasar yang sama sebagai warga negara dan untuk berkeyakinan (basic liberty). Keadilan, adalah obyek utama yang harus dipenuhi dalam menjalankan kontrak sosial tersebut.

Konsepsi keadilan tersebut memegang peranan yang sangat pokok dalam negara yang mengaku hidup dalam kemajemukan.

Apalagi, Presiden SBY, di dalam pidato kenegaraan menyambut kemerdekaan, 16 Agustus kemarin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang toleran dan menjunjung tinggi pluralisme. “Walaupun tantangan dan ancaman terhadap pluralisme, toleransi, dan harmoni sosial ada di sekitar kita, kita tidak boleh bergeser dari keyakinan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu hidup dalam kemajemukan,” ujar Presiden SBY. Pidato tersebut sesuai dengan tema sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertemakan persatuan dan kesatuan.

Ternyata, pak SBY tidak perlu jauh-jauh untuk mewaspadai ancaman terhadap pluralisme, toleransi dan harmoni sosial yang ada di negara kita. Ujian terhadap pidato itu di depan mata sang presiden

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s