Lupakan Saja Debat Usang Mengenai International Criminal Court


This article is published by Pedoman news on 28 November 2011 : http://pedomannews.com/opini/berita-opini/politik/9034-lupakan-saja-debat-usang-mengenai-international-criminal-court

 

Panasnya situasi Papua belakangan ini memicu para aktivis Hak Asasi Manusia (“HAM”) untuk menyuarakan kembali perlunya Peradilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (“ICC”) sebagai badan peradilan internasional independen untuk melakukan investigasi dan mengadili dugaan pelanggaran HAM berat di tanah Papua.

Permasalahan Hak Asasi Manusia di Papua juga ramai dibahas di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2011 yang diselenggarakan di Bali. Agenda pembahasan antara lain mengenai bagaimana memerangi tindakan kriminal berat dan pelanggaran HAM yang terjadi di Asia Tenggara dan membahas kemungkinan komunitas ASEAN untuk mengadopsi International Criminal Court ke dalam sistem hukum mereka sebagai instrument untuk mengatasi maraknya pelanggaran HAM yang terjadi. Sejauh ini, baru Kamboja, Filipina dan Timor Leste di antara Negara ASEAN lainnya yang meratifikasi serta mengkodifikasi Statuta Roma, dasar hukum dibentuknya ICC, ke dalam hukum positif mereka. Tercatat 119 negara dari 196 negara di dunia sudah meratifikasi statuta Roma.

Pro dan Kontra

Di lain sisi, aktivis HAM cenderung untuk mendukung Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma, agar dugaan tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dapat diadili secara independen.

Suara yang menentang ICC biasanya berargumen bahwa tidak boleh ada “campur tangan asing” dalam kekuasaan yudisial nasional, yang mengakitbatkan kedaulatan hukum Indonesia akan menjadi berkurang, kalau tidak bisa dibilang “terancam”. Henry Kissinger, mantan secretary of state, security advisor dan kepala tim investigasi tragedi 9/11 Amerika Serikat adalah salah satu tokoh yang berada di barisan depan dalam menentang ICC. Kissinger tidak setuju dengan konsep “universal crimes punishable in an international court” .

Di Indonesia, polemik mengenai perlu-tidaknya campur tangan badan peradilan ICC sudah ramai diperdebatkan beberapa tahun ke belakang. Prof Hikmahanto Juwana pada tahun 2009 di sebuah tulisan di media nasional, mengatakan, bahwa Indonesia tidak memerlukan kehadiran ICC, karena badan peradilan yang ada sekarang sudah menunjukan peningkatan yang signifikan.

Negara-negara seperti Sudan, Libya, Kongo, Uganda, Kenya dan Pantai Gading adalah contoh negara yang kedaulatan hukumnya “diintervensi” oleh ICC.

Sebenarnya, negara tidak perlu merasa terancam dengan kehadiran ICC. Adapun ICC menganut asas complementarity principle yang tertuang dalam pasal 17 statuta Roma, dimana yurisdiksinya hanya akan dapat diaktivasi apabila suatu negara gagal menegakkan hukumnya terhadap tindak kriminal dan pelanggaran HAM berat (unable and unwilling).

Konsep Yurisdiksi Universal ICC

Konsep yurisdiksi universal yang ditawarkan oleh ICC, sebenarnya bukanlah hal yang baru. Peradilan Nuremberg untuk para penjahat perang NAZI Jerman, Peradilan Militer Timur Jauh (International Military Tribunal For the Far East) yang digelar untuk mengadili penjahat perang Jepang di perang dunia ke-2, Peradilan internasional untuk Yugoslavia (International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia), Peradilan internasional untuk Rwanda, Sierra Leone sampai peradilan untuk diktator Chili, Augusto Pinochet adalah merupakan embrio lahirnya ICC. Perlu dicatat, dalam konsep yurisdiksi universal, Belgia sudah terlebih dahulu menerapkannya ke dalam sistem hukum nasional mereka.

Awalnya, Indonesia telah merencanakan untuk meratifikasi Statuta Roma, dasar hukum ICC, untuk dikodifikasi sebagai hukum positif pada tahun 2004 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 40 tahun 2004. Akan tetapi, rencana tersebut ditunda oleh pemerintah sampai tahun 2013 karena rencana tersebut perlu dikaji lebih dalam implementasinya.

Debat Yang Sudah Usang

Pembahasan mengenai perlu tidaknya Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma mungkin sudah usang. Faktanya, 119 dari 196 negara di dunia telah mengadopsi ICC sebagai instrument untuk memerangi pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara mereka.

Apapun argumentasinya, nyatanya Indonesia sudah mengeluarkan Keppres untuk mengkodifikasi statuta Roma ke dalam hukum positif kita. Terlebih lagi, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnasham) dan komisi-komisi lainya yang ditugaskan untuk mengatasi dan merespons tindak kriminal dan pelanggaran ham berat tidak punya “gigi” dalam sistem hukum kita untuk melakukan penyidikan.

Bagaimanapun, tindak kriminal berat dan pelanggaran HAM adalah “the crime of crime” yang harus diperangi oleh seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. /Permasalahan yang relevan saat ini untuk dibahas adalah bagaimana dengan sisa waktu yang ada, Indonesia dapat meratifikasi statuta Roma melalui persiapan yang matang. Siapkah Indonesia?

Pertanyaan inilah yang harus dijawab agar supaya kedaulatan hukum kita dalam implementasinya sebisa mungkin tidak “terancam” dan kita tidak perlu “dibantu” untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak kriminal berat dan pelanggaran HAM. Persiapan sebelum meratifikasi statuta Roma menjadi permasalahan yang paling relevan dan kompleks untuk dibahas.

Permasalahan pertama, adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyidikan terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Peningkatan kualitas penyidikan ini harus dilihat dari sistem hukum positifnya serta aparat penegak hukumnya.

Setumpuk pekerjaan rumah untuk para penyidik, Polisi dan Kejaksaan juga harus mulai diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Patut diingat, Kepolisian dan Kejaksaan masih punya setumpuk “pekerjaan rumah” untuk diselesaikan. Walaupun ICC tidak menganut asas retroaktif, akan tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita tidak perlu dibantu untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya terhadap kasus-kasus tindak kriminal berat dan pelanggaran HAM yang terjadi di teritorial kita sendiri.

Apabila tidak, Pasal 17 Statuta Roma memberikan kekuasaan bagi Jaksa ICC untuk mengambil alih proses penyidikan karena negara dianggap tidak mampu untuk menegakkan hukum. Tentunya kebanyakan orang, termasuk saya, pasti tidak setuju bahwa kita harus “dibantu” untuk menegakkan hukum. Kalau itu terjadi, hilanglah kedaulatan hukum kita.

Kemudian masalah minimnya advokat Indonesia yang menaruh konsentrasi terhadap ICC. Pasal 22 dalam Hukum Acara ICC (Rule 22 Of the Rules of Procedure and Evidence) dan Bab IV Peraturan Peradilan ICC Pasal 67-70 (Regulations Of the Court) mewajibkan persyaratan yang ketat untuk dapat menjadi advokat (Defense Counsel) untuk dapat diperbolehkan beracara di ICC. Artinya, apabila suatu saat ada tersangka/terdakwa dari Indonesia, maka bisa jadi dia tidak bisa diwakili oleh advokat dari Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Permasalahan ini menjadi permasalahan klasik beracara di ICC. Ambil contoh, defense counsel untuk terdakwa Abdallah Banda dan Saleh Jerbo (pemimpin oposisi yang memberontak terhadap pemerintah Sudan di Darfur) mengalami banyak kendala berkomunikasi dalam persidangnya, serta dalam menganalisis fakta-fakta yang terjadi karena masalah bahasa. Hampir tidak ada ahli hukum Sudan yang dapat membantu rekan senegaranya.

Sangat mungkin terjadi, karena masalah bahasa, sehingga hubungan advokat dengan klien menjadi berjarak dan kesulitan dalam menggali fakta-fakta yang ada di lapangan. Hal ini tidak boleh dianggap enteng, karena dapat menjadi penghalang untuk menegakkan hak-hak tersangka/terdakwa di depan peradilan.

Belum lagi, masalah awamnya sistem peradilan yang dianut oleh ICC. Sistem peradilan di ICC, adalah sistem peradilan yang unik dan belum pernah diadopsi dimanapun, karena merupakan gabungan (hybrid) antara sistem Common Law dan Civil Law dan melalui proses kompromi yang sangat panjang dalam pembentukannya.

Persiapan haruslah benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, organisasi advokat, kalangan akademisi/universitas dan tentunya pemerintah dengan aparatur pembuat dan penegak hukum haruslah memperhatikan benar hal ini, agar supaya ratifikasi dan kodifikasi ke dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan secara tepat dan sebisa mungkin tidak membuat kedaulatan hukum kita terancam.

Target untuk meratifikasi statuta Roma di tahun 2013, yang berarti 2 tahun dari sekarang, adalah jangka waktu yang pendek. Akan tetapi, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakannya. Persiapan yang sudah dimulai oleh kalangan aktivis dan Komnasham beberapa tahun ke belakang, harus lebih mendapatkan perhatian pemerintah. Meratifikasi serta mengkodifikasi statuta Roma ke dalam sistem hukum nasional dapat dijadikan langkah awal bagi Indonesia yang demokratis dimana rule of law senantiasa dikedepankan. Yang penting, jangan sampai kedaulatan hukum kita menjadi terancam karena kurangnya persiapan yang matang

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s