Dualisme Kekuasaan Kejaksaan


(Tulisan ini sebenarnya dimuat pada awal tahun 2011, pada saat Kejaksaan Agung melakukan deponeering terhadap kasus Bibit Chandra, hanya baru dipublish pada tanggal di atas)

Kejaksaan Agung memang telah final memutuskan untuk mengesampingkan perkara (deponeering) terhadap dua wakil ketua KPK Chandra-Bibit dengan alasan demi kepentingan umum dan sebagai upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Pasal 35 huruf c, Jaksa Agung memang mempunyai hak istimewa untuk mengesampingkan perkara dan tidak melanjutkan proses hukum berdasarkan penilaian subjektif adanya kepentingan publik yang terusik apabila proses penuntutan dilanjutkan.

Setidaknya ada enam fraksi yang ada di Komisi III DPR-RI bersuara keras menentang penggunaan hak istimewa Jaksa Agung tersebut.  Mereka yang menolak menganggap bahwa proses hukum terhadap Bibit-Chandra harus dilanjutkan karena merupakan perintah pengadilan melalui putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pengunaan hak istimewa tersebut telah merusak tatanan hukum. Yang mendukung, menyatakan mereka menghargai hak subjektif kejaksaan untuk mengangap bahwa ada kepentingan umum yang terancam dan deponeering tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi.

Dualisme peran Kejaksaan

Melihat kasus ini ke belakang, Jaksa Agung sebelumnya, Hendarman Supandji, menyatakan berkas kasus Bibit-Chandra sudah lengkap dan siap dilimpahkan. Putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan agar proses hukum kasus Bibit-Chandra dilanjutkan. Anggota dewan yang menolak, menggunakan fakta-fakta tersebut untuk menolak deponeering. Puncaknya, Bibit dan Chandra ditolak kehadirannya pada saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III karena walaupun ada deponeering, sebagian anggota dewan tersebut tetap menganggap status hukum keduanya belum jelas. (31/1).

Sumber pemicu kontroversi tersebut jelas disebabkan oleh dualisme peran kekuasaan tersebut (hybrid authority) kejaksaan yang diwujudkan dalam pengunaan hak istimewa berupa deponeering.

Di satu sisi, kejaksaan adalah alat eksekutif untuk menegakkan hukum, namun di sisi lain dengan hak istimewa yang diberikan kepadanya, kejaksaan juga dapat mengambil peran yudisial yang seharusnya independen (judicial role) melalui prinsip oportunitas (principle of discretionary power)

Prinsip Oportunitas

Prinsip oportunitas tersebut pertama kali dikenal dari Code d’Instructive Criminalle (Code of Criminal Procedure) dan Kode Penal (Penal Code) Perancis yang kemudian masuk kedalam hukum acara pidana Belanda. Mengutip tulisan dari ahli hukum Frans Hendra Winarta, prinsip tersebut sehari-hari dikenal dalam bahasa Prancis sebagai ”seponer” atau dalam Bahasa Belanda sebagai ”seponeren” (menyisihkan), yang berarti menyingkirkan suatu kasus (perkara) dan juga berarti keputusan untuk tidak menuntut suatu kasus (perkara) atau classer sans suite (take no further action) karena adanya kepentingan umum yang lebih besar.

Fenomena ini sangat menarik untuk dibahas, dengan terlebih dahulu menyingkirkan segala muatan politik yang ada.

Pembatasan Diskresi

Bahwa pemerintah, dalam hal ini pemegang kekuasaan eksekutif, pada dasarnya akan selalu mempunyai “kepentingan” terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam suatu sistem tata negara yang mengakui adanya prinsip pembagian dan distribusi kekuasaan, pembatasan kewenangan antara eksekutif dan yudikatif adalah hal yang mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan untuk membangun suatu rezim yang demokratis dan bukan totalitarian.

Di Negara asalnya, prinsip oportunitas itu tidak lagi dijalankan secara mutlak. Sejak tahun 1993, UU Kejaksaan di Perancis telah mewajibkan kejaksaan melalui Menteri Hukum untuk menjelaskan kepada publik alasan lengkap dan jelas kenapa kejaksaan memilih untuk mengesampingkan penuntutan sebuah kasus karena kepentingan umum. Definisi kepentingan umum terlebih dahulu harus dijelaskan secara detail kepada publik.

Apabila alasan tersebut tidak memuaskan semua pihak, disediakan ruang bagi publik untuk menggugat pengunaan prinsip tersebut ke pengadilan.

Contoh lain lagi di Belgia, diskresi kejaksaannya dengan jelas dibatasi di dalam General Principle State Prosecutor yang menyatakan “The public prosecution office may never usurp the right to become the judge on the desirability of the law”. Tujuannya jelas, bahwa jangan sampai terjadi dualisme kekuasaan kejaksaan.

Berkaca dari kasus Bibit-Chandra

Dari pengalaman kasus Bibit-Chandra setidaknya kita melihat adanya dualisme kekuasan yang memang “direstui” oleh sistem hukum kita melalui UU kejaksaan.

Di satu sisi, menurut UU Kejaksaan kita, kejaksaan adalah alat eksekutif yang tidak independent. Karena sifatnya adalah alat penguasa untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan semestinya.

Namun di sisi lain,  kejaksaan juga berperan sebagai “hakim” dengan pengunaan hak oportunitasnya untuk memutuskan secara final bahwa sebuah perkara layak untuk dihentikan walaupun terdapat cukup bukti (take no further action).

Tidak seperti di Perancis ataupun di Belgia, dalam sistem hukum kita, tidak ada ruang publik untuk menggugat prinsip oportunitas tersebut. Sifatnya final dan mutlak harus diterima semua pihak.

Atas dasar alasan inilah deponeering kasus Bibit-Chandra menjadi kontroversi yang kemudian berujung pengusiran terhadap keduanya.

Agar di kemudian hari hybridnya kekuasaan kejaksaan agung ini tidak menimbulkan kontroversi baru dan membuat institusi kejaksaan menjadi totalitarian, UU Kejaksaan haruslah segera dirubah.

Kekuasaan kejaksaan sebagai alat eksekutif yang sewaktu-waktu dapat mencampuri kekuasaan yudisial haruslah segera dibatasi. Harus ada ruang publik yang disediakan bagi mereka yang tidak puas atas “hasil keputusan” jaksa.

Kemudian, wacana Presiden untuk melakukan penguatan Komisi Kejaksaan haruslah segera direalisasikan. Komisi Kejaksaan mutlak diperlukan dalam rangka pengawasan kepada institusi kejaksaan. Mutlak tidak ada jalan lain, karena seperti apa yang dikatakan Montesquieu, prinsip yang paling efektif dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan adalah Power checks power.

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “Dualisme Kekuasaan Kejaksaan

  1. saya sngat trtrik dngn pekerjaan seorang jaksa..smoga pnyidik2 perkara dpt lebih adil dan berkualitas dlm menegakan hkum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s