Sistem Hukum tanpa Kepercayaan


This article was published by Koran Tempo on 24 May 2010.

(Indonesian version of  “Trust Is One Thing Missing In Our Legal System”)

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/05/24/Opini/krn.20100524.201279.id.html

Akhir-akhir ini, masyarakat kita disuguhi berita tentang bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Mulai kasus Gayus Tambunan, rekayasa berita acara pemeriksaan terhadap pemulung bernama Chairul, sampai aksi “perang bintang” di kepolisian dalam menindak praktek mafia hukum. Seketika, masyarakat menjadi marah akan kondisi sistem hukum kita yang karut-marut. Prihatin dengan kondisi tersebut, LSM Indonesia Corruption Watch pada April lalu menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia sedang dalam “kondisi darurat” akibat merebaknya praktek mafia hukum.

Padahal, sebagaimana dikatakan John Locke, filsuf Inggris, dalam Social Contract Theory bahwa suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah (<I>government sovereignty<I>), hak-hak mereka dapat dilindungi dan, dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum otomatis akan membuat tujuan pemerintah dalam menciptakan sistem hukum tidak akan pernah tercapai.

Hilang kepercayaan

Rusaknya tatanan sistem hukum memiliki akibat yang sangat besar bagi kehidupan bangsa kita. Bukan hanya memberikan kesempatan bagi orang seperti Gayus untuk menggelapkan uang pembayar pajak atau menjadikan orang kecil seperti Chairul sebagai korban, tapi juga telah membuat teroris di negara ini leluasa beraksi dengan memberikan kesempatan mereka membuat identitas palsu dan membeli senjata untuk digunakan dalam aksi terorisme.
Begitu juga halnya dengan pemberian kesempatan bagi kelompok masyarakat mayoritas untuk menekan kelompok minoritas. Saya rasa bangsa kita sudah cukup banyak mendapat pelajaran dari rusaknya tatanan sistem hukum. Contoh-contoh nyata tersebut jelas menunjukkan bahwa ada yang salah dengan sistem hukum yang sudah kita bangun. Masyarakat menjadi semakin tidak percaya terhadap sistem hukum yang mestinya melindungi mereka.

Phillip Howard, aktivis hukum Amerika Serikat, pendiri Common Good, dalam pidatonya yang berjudul “How to Fix a Broken Legal System” mengatakan, apabila terdapat kondisi di mana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, akan terjadi yang dinamakan “universal distrust of the system”. Kondisi ini memiliki ciri-ciri di mana hukum tidak lagi dipandang sebagai “human institution”, yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara. Karena itu, harus segera diambil langkah-langkah untuk melakukan pengembalian kepercayaan (restore the trust).

Saya sangat sependapat dengan Howard, karena rasa kepercayaan kepada suatu sistem hukum yang diciptakan oleh pemerintah akan menjadikan hukum itu sebagai alat kontrol yang paling efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat menaruh harapan besar pada sistem hukum.

Krisis
Pemerintah sebenarnya sudah menyadari betul akan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kemudian, sebagai solusi, mulailah dibentuk lembaga-lembaga ekstra yudisial, seperti Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Mafia Hukum), kemudian forum penegak hukum antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Nasional RI (Mahkumjakpol) untuk mulai menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kita.

Dilihat dari faktanya, Satgas hanya bergerak pada kasus per kasus dan tidak memiliki kewenangan untuk eksekusi. Lembaga yang mirip, yaitu Mahkumjakpol, juga sudah pernah dibentuk pada era Presiden Soeharto. Mengutip pendapat pakar hukum Luhut Pangaribuan, pembentukan forum penegak hukum hanya menunjukkan bahwa hukum seolah-olah dapat dinegosiasikan.

Solusi semacam itu tidak lebih hanya menempelkan “plester” pada luka yang diibaratkan sebagai ketidakpercayaan masyarakat. Tentunya, lukanya tidak akan pernah sembuh betul karena hanya “ditutupi”. Kita butuh lebih dari sekadar “penutup luka”. Yang kita butuhkan adalah reformasi total sektor yudisial. Semakin jelas, apa yang selama ini hilang adalah kepercayaan terhadap sistem hukum kita sendiri, yang masih jauh dari harapan masyarakat.
Bagaimana sekarang kita membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum? Dan dari mana kita harus mulai membangun? Membangun kepercayaan tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat dan tidak bisa dilakukan dengan sekadar “menutupi luka”. Seribu tahun pun bisa tidak cukup kalau kita tidak mengerahkan seluruh daya upaya yang ada.

Segala bentuk mafia hukum harus diberantas dan birokrasi yang berbelit-belit dalam bidang hukum haruslah disederhanakan untuk menutup kemungkinan praktek-praktek yang korup. Komitmen penuh pemerintah dalam arti luas sangatlah dibutuhkan. Kemudian aparat penegak hukum juga harus terlebih dulu ditertibkan. Budaya korupsi yang sudah mendarah daging harus diberantas sejak dini melalui sistem pendidikan, perekrutan, juga sistem remunerasi yang baik.

Fungsi-fungsi pengawasan terhadap penegak hukum memegang peranan penting. Komisi-komisi pengawasan, seperti Komisi Yudisial untuk hakim, Komisi Kepolisian Nasional untuk polisi, dan Komisi Kejaksaan haruslah diperkuat. Begitu juga dengan advokat, yang sampai sekarang masih sibuk bertengkar untuk urusan kekuasaan masing-masing.

Langkah merevisi undang-undang kita yang masih bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yang merupakan peninggalan kolonial dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat baru, terasa bermanfaat apabila sudah ada kepercayaan dalam pembangunan sistem hukum. Apabila masyarakat percaya kepada sistem hukum yang ada, masyarakat dengan sendirinya akan dengan senang hati mematuhi hukum yang dibuat oleh pemerintah, karena harapan mereka ada di situ. Mereka percaya, pemerintah akan melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.
Pada akhirnya, kita tidak lagi memerlukan lembaga-lembaga ekstra, seperti Satgas, Mahkumjakpol, juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah itu, barulah kita siap menghadapi tantangan zaman yang dihadapi bangsa ini, dan mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang sejahtera.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s